Laporan : Roni Mulyana (JMSI), Editor : Jumadi / Mahmud
CIMAHI [KP] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung pemasangan stiker foto Walikota Cimahi Ajay M Priatna pada karung beras bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 saat berlangsung video conference (vicon) monitoring evaluasi (monev) bansos antara KPK dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat (Jabar), Senin (15/06/2020).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Jabar, Tri Budi Rochmanto mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi agar lebih hati-hati dalam pendataan bansos dan juga menyentil pemasangan stiker foto Walikota pada karung beras bansos Covid-19.
“Mohon maaf nih kemarin misalkan Kota Cimahi…. itu sembakonya ada gambar Pak Wali ya ? berikutnya jangan ada gambar Pak Wali ini masukan juga,” ujar Tri Budi dalam rekaman vicon.
Terkait masalah tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kearsipan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Hardjono menjelaskan dalam vicon pembahasan lebih banyak menyangkut pendataan bansos dan pernyataan Ketua Satgas Korsupgah KPK Jabar hanya jadi catatan saja bukan merupakan pembahasan.
“Dalam statement terakhir Pak Tri Budi betul di Cimahi itu ada stiker yang ada foto walikotanya, betul itu menjadi catatan hanya seperti itu tidak dibahas lebih banyak,” ujarnya, Selasa (16/06/2020).
Mengenai catatan itu, kata Hardjono, sudah disampaikan ke Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda), menunggu kebijakan beliau seperti apa.
Lebih lanjut Hardjono menuturkan KPK melakukan monev pada semua kota/kabupaten di Jabar dilakukan dalam beberapa periode dan saat ini pada bulan Juni 2020.
“KPK setiap tahun melakukan monev awalnya per triwulan. Nah, harusnya bulan Maret, namun sudah lama nggak dimonev. Nah, baru-baru ini kemarin dilakukan lagi bulan Juni,” ungkapnya.
KPK dalam tahun 2020 ini, kata Hardjono, akan melakukan monev berkaitan dengan bansos, sertifikat dan aset lalu pendapatan daerah.
“Yang sekarang ada empat thema tahun 2020, yang pertama soal bansos lalu sertifikat dan aset lalu pendapatan daerah,” tambahnya.
Dalam monev yang dilakukan oleh KPK dalam vicon, Hardjono menjelaskan ada beberapa hal yang dipertanyakan berkaitan dengan bansos.
“Kriteria yang digunakan itu apa, sinkronisasi data bansos, aplikasi dari Pemerintah Kota Cimahi,” pungkasnya. #*[KPJabar].
