Laporan: Ruslan (JMSI), Editor: Rijali / Mahmud Marhaba
RAJA AMPAT [KP] – Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar rapat forum komunikasi dan kemitraan.
Dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Raja Ampat, Dr. Yusup Salim, MSi, Direktur RSUD, Kepala BPJS Kesehatan Sorong, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Raja Ampat serja pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemda Raja Ampat, berlangsung di Aula Wayag, Jumat (17/07/2020).
Dalam pertemuan itu Sekda Raja Ampat, Yusup Salim menegaskan, melalui forum komunikasi dan kemitraan dapat meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi yang baik dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan di Raja Ampat.
“Perlu kita kerja sama dan berkoordinasi dengan baik di masa pandemi ini, karena ada banyak persoalan yang kita alami bersama terkait realokasi dan rekofusing anggaran. Namun situasi ini di harapkan tidak menghambat operasional BPJS Kesehatan”, pintahnya.
Ia juga meminta, semua peserta harus dapat berdiskusi dan menyampaikan hambatan-hambatan atau kendala di lapangan terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan ini.
“Forum ini juga harus menyampaikan pendapat ketika ada hambatan-hambatan apa di lapangan seperti Direktur RSUD, Puskesmas, atau dari Pemda sendiri. Kedepan harus jauh lebih baik lagi, sehingga apa yang kita lakukan untuk masyarakat jadi perhatian”, harap Sekda
Sementara Kepala BPJS Sorong, Ivan Rafian menjelaskan, tentang program jaminan kesehatan nasional menurutnya JKN merupakan program strategis yang di gagas oleh pemerintah dalam rangka pengejawantahan UUD 1945 yang menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Dengan pelaksanaan JKN kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Raja Ampat yang selama ini berpatisipasi dan mendukung program JKN ini, sehingga pada saat ini kami sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC)”, ucap Ivan.
Meskipun demikian, Ivan berharap perlu adanya perbaikan data, karena itu semua OPD terkait, perlu berkordinasi menyiapkan dan menyajikan data-data yang akurat.
“Ada beberapa hal yang memang masih perlu ditingkatkan yang pertama terkait akurasi data karena yang kita ketahui bersama bahwa penetapan peserta pada tahun 2014 pada saat pertama digulirkanya program ini adalah melalui penetapan dari hasil BPS peserta dari tahun 2011 yang notabene pada saat itu tanpa NIK sehingga memang ada tahun pertama itu ada puluhan juta peserta yang belum bisa dicari inisialnya siapa”, jelasnya.
“Saat ini hanya tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat saja memang ada kendala pada saat perekaman KTP-E, Pemerintah Pusat masih memberikan waktu kepada seluruh pemda di wilayah Papua dan Papua Barat untuk melakukan perekaman KTP-E dan penggantian data secara normal melalui pengentrian”, tandas Ivan.#[KP]
