LAMPUNG (kabarpublik.id) – Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menegaskan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan bagi pemilih pemula. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus membentuk generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Rycko mengatakan edukasi politik harus terus diberikan agar masyarakat, khususnya pemilih muda, memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bijaksana dalam setiap pemilu.
“Harapan kita melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, kualitas pemilu ke depan akan semakin baik, baik dari sisi masyarakat yang memilih maupun figur yang dipilih,” kata Rycko Menoza saat dikonfirmasi di Bandarlampung, Sabtu (18/7).
Menurutnya, sebagai mitra penyelenggara pemilu, Komisi II DPR RI memiliki peran strategis dalam mendorong sosialisasi dan literasi politik di tengah masyarakat, terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.
Ia menilai setiap suara dalam pemilu memiliki arti penting karena menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, pemilih harus memahami bahwa keputusan politik akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Rycko menjelaskan, sejak sistem demokrasi langsung diterapkan pada 2004, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Hal itu mencakup peningkatan kedewasaan pemilih dalam menentukan pilihan serta terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas.
Ia juga mengajak Generasi Z dan para pemilih pemula menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab karena keputusan mereka akan memengaruhi masa depan pembangunan ekonomi, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rycko, berbagai kebijakan publik, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok, hingga pembangunan infrastruktur, merupakan hasil dari proses politik yang ditentukan melalui pemilu.
Karena itu, meningkatnya kesadaran politik di kalangan generasi muda sangat penting untuk melahirkan pemimpin yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjaga keberlanjutan pembangunan daerah maupun nasional.
Ia menambahkan, pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan juga dapat meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
