TANJUNG SELOR (kabarpublik.id) – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) mengungkap 18 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Januari hingga November 2026. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 108 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penanganan Polda Kaltara bersama jajaran kepolisian di wilayah hukumnya.
“Sepanjang tahun ini, Polda Kaltara dan jajaran Polres menangani 18 laporan polisi terkait TPPO. Dari penanganan tersebut, sebanyak 108 calon korban berhasil kami selamatkan dan dicegah keberangkatannya,” kata Yudhistira dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026).
Dari 18 perkara yang ditangani, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Sementara itu, data penegakan hukum mencatat 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan proses penempatan PMI.
Yudhistira menjelaskan, dari keseluruhan perkara tersebut, dua kasus masih dalam tahap penyelidikan, delapan kasus dalam proses penyidikan, dan delapan kasus lainnya telah dinyatakan lengkap atau P21.
“Dua tersangka yang kami tampilkan saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, perkara lainnya sudah ada yang berkekuatan hukum tetap dan sebagian telah memasuki tahap persidangan,” ujarnya.
Jaringan TPPO Rekrut Korban dengan Iming-Iming Pekerjaan
Menurut Yudhistira, jaringan perdagangan orang tersebut menjalankan aksinya dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda dalam proses pemberangkatan calon PMI ke Malaysia.
Ada pihak yang bertugas menyediakan biaya keberangkatan, mencari lowongan pekerjaan di Malaysia, hingga merekrut calon pekerja dari berbagai daerah di Indonesia dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri.
Polisi menggagalkan sejumlah upaya pemberangkatan calon PMI di pelabuhan maupun saat mereka dalam perjalanan menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi.
Para calon korban berasal dari berbagai daerah, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Mereka dijanjikan pekerjaan di sejumlah perusahaan dan perkebunan di Malaysia.
Polda Kaltara Imbau Masyarakat Waspadai Perekrutan Ilegal
Yudhistira menegaskan, pemberantasan TPPO menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena itu, Polda Kaltara terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap jaringan perekrutan serta pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan perekrut, prosedur penempatan, dan kelengkapan dokumen resmi.
“Jika keberangkatannya saja sudah tidak resmi atau ilegal, hak-hak pekerja dan hak asasi manusianya tidak akan terjamin. Mereka berpotensi mendapatkan perlakuan semena-mena selama bekerja di luar negeri,” tegasnya.
Sementara itu, 108 calon PMI yang berhasil diselamatkan telah diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara untuk menjalani proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.
Polda Kaltara berharap masyarakat semakin waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi guna mencegah bertambahnya korban perdagangan orang.





