Laporan : Tim KP (Jarber SMSI), Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO [KP] – Perjalanan rapat Senat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam penyaringan 3 calon nama calon Rektor UNG periode 2019-2023 yang berlangsung, Senin (02/09/2019) bertempat di Auditorium UNG mendapat perhatian khusus dari para aktivis dan GCW.
Perhelatan Pilrek ini begitu seksi untuk diamati semua kalangan termasuk para aktivis. Apa yang melatarbelakanginya?
Isue merebak terjadinya transaksi jual beli suara dengan dominal 50 juta persuara menjadi perhatian khusus bagi GCW. Hal ini pernah diungkapkan oleh Ketua GCW pada media ini beberapa waktu lalu. Dirinya mengecam jika isue transaksi jual beli suara Pilrek terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kehadiran aktivis dan GCW dalam pelaksanaan Pilrek Senin kemarin menggambarkan betapa hal ini menjadi perhatian khusus agar kampus UNG sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan terhindar dari praktek KKN.
Hal ini sejalan dengan keinginan Plt Rektor UNG. Prof. DR. John Hendri yang dimintai tanggapannya terkait keinginan masyarakat agar KPK memanau pelaksanaan Pilrek UNG saat ini.
“Pada prinsipnya saya tidak masalah atas keinginan tersebut. Bahkan masyarakat Gorontalo wajib memantau Pilrek ini agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ungkap John Hendri saat menjawab keterangan wartawan 17 Agsutus 2019 lalu.
Diketahui, pelaksanaan penyaringan 3 nama Pilrek UNG untuk diajukan ke Kemenristek melalui Rapat Senat UNG dengan komposisi Pro. DR. Mahludin Baruari memperoleh dukungan 40 suara, sementara DR. Eduart Wolok mengantongi 27 suara. Satu lagi nama yang mendampingi kedua calon tersebut adalah Prof. Ani Hasan.
Hasil perolehan suara pun menjadi perbincangan hangat dikalangan aktivis di Gorontalo. Berbagai spekulasi pun muncul terkait siapa sosok yang bakal menjadi Rektor UNG definitif mendatang. Masuknya 37% suara Kementrian dalam penetapan calon Rektor UNG menjadi tanda ‘awas’ bagi 2 kandidat yang bersaing dalam Pilrek kemarin.#[KP]
