JAKARTA (kabarpublik) – Rombongan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dipimpin ketua umum terpilih, Akhmad Munir, diterima Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Kamis (11/9/2025) siang.
Pertemuan itu sekaligus momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.
Dalam kesempatan itu Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.
“Menteri Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” tutur Akhmad Munir, usai pertemuan.
Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 melalui Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 30 Agustus 2025 lalu.
Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.
Menurut Munir, fokus utama kepengurusannya adalah menyelesaikan persoalan legalitas, agar organisasi dapat kembali berjalan normal.
“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” jelasnya.
Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. Ia berharap momen ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI menjaga marwah pers nasional.
“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.
Keputusan Menkumham disambut baik jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI mengawal kebebasan pers di Indonesia.
