Pengamat: Figur Profesional dan Kader Gerindra Bersaing untuk Kursi Wapres

Senin, 16 Nov 2026
Editor: Eky
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. (Ist)
Dengarkan dgn suara Siap

JAKARTA (kabarpublik.id) – Belum adanya usulan nama calon wakil presiden dari partai-partai koalisi pemerintahan dinilai menunjukkan bahwa penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka masih berada dalam kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai terdapat dua opsi yang berpeluang dipertimbangkan Prabowo, yakni figur profesional dan kader Partai Gerindra.

Menurut Arifki, figur profesional memiliki keunggulan strategis untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global. Sosok dengan kompetensi ekonomi dinilai dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah,” ujar Arifki.

Selain bidang ekonomi, kalangan profesional yang memiliki latar belakang hukum juga dinilai layak masuk dalam pertimbangan. Hal ini berkaitan dengan agenda pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum.

Arifki menambahkan, figur profesional berpotensi memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Posisi tersebut juga dinilai relatif lebih netral karena tidak membawa kepentingan kompetisi elektoral partai politik.

“Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden,” jelasnya.

Di sisi lain, kader Gerindra juga memiliki peluang karena dinilai dapat mempermudah koordinasi politik dan komunikasi pemerintahan. Kedekatan ideologis, organisatoris, serta pemahaman terhadap karakter kepemimpinan Prabowo menjadi sejumlah keunggulan figur dari internal partai.

Namun, pilihan tersebut berpotensi memunculkan konsekuensi politik bagi partai-partai koalisi. Jika wakil presiden berasal dari Gerindra, keuntungan elektoral dari keberhasilan pemerintahan dinilai berpotensi lebih banyak dinikmati partai tersebut.

Sebaliknya, partai koalisi lainnya bisa mengambil jarak apabila kinerja pemerintah tidak memenuhi harapan publik.

“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkap Arifki.

Menurutnya, pertimbangan tersebut semakin penting karena partai politik mulai mempersiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029. Agenda pendaftaran dan verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2027 juga diperkirakan menjadi bagian dari konsolidasi politik nasional.

Arifki melihat tidak munculnya usulan nama dari partai koalisi sebagai fenomena yang menarik. Setidaknya, terdapat tiga kemungkinan yang melatarbelakangi sikap tersebut.

Pertama, partai koalisi ingin menghindari kesan sedang membangun poros politik sendiri untuk Pilpres 2029. Pengajuan kader sebagai calon wakil presiden berpotensi ditafsirkan sebagai upaya meningkatkan posisi tawar politik menjelang kontestasi berikutnya.

Kedua, partai-partai koalisi kemungkinan memilih menunggu keputusan Prabowo daripada secara terbuka mengajukan kader masing-masing. Sikap ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak dianggap melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.

Ketiga, masing-masing partai kemungkinan tengah menyusun strategi politik untuk Pemilu 2029. Menempatkan kader di posisi wakil presiden dapat membatasi ruang gerak partai karena harus ikut bertanggung jawab terhadap kinerja pemerintahan.

“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.

Karena itu, Arifki menilai persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra tidak hanya ditentukan oleh kedekatan dengan Prabowo. Faktor kemampuan melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, serta menjaga keseimbangan politik menjelang Pemilu 2029 juga akan menjadi pertimbangan penting.

“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.