JAKARTA (kabarpublik.id) – Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) mendorong agar keterwakilan putra daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mendapat perhatian dalam pembahasan kepemimpinan nasional, termasuk terkait posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Organisasi kepemudaan yang menghimpun pemuda dari lima provinsi di wilayah Sumbagsel itu mengusulkan nama Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk posisi tersebut.
Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, mengatakan Sumbagsel memiliki kontribusi historis, sumber daya manusia, serta potensi kepemimpinan yang besar bagi Indonesia.
Menurutnya, Sufmi Dasco Ahmad merupakan tokoh nasional dengan pengalaman panjang dalam dunia politik dan kelembagaan negara. Latar belakang historisnya yang memiliki keterkaitan dengan Sumbagsel juga menjadi salah satu alasan KAMSRI menyuarakan namanya.
“Kami memandang penting adanya ruang bagi putra-putra daerah untuk turut diperhitungkan dalam pembahasan kepemimpinan nasional, termasuk untuk posisi Wakil Presiden. Nama Prof. Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang muncul dalam aspirasi tersebut. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan berbagai aspirasi daerah, termasuk dari Sumatera Bagian Selatan,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, DPP KAMSRI menghimpun jaringan pemuda dari lima provinsi, yakni Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Dengan jaringan lintas provinsi tersebut, KAMSRI menilai konsolidasi pemuda daerah penting dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi terkait arah kepemimpinan Indonesia.
Maulana berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat daerah agar pembahasan politik nasional tidak hanya terpusat di Jakarta.
“Kami ingin memastikan aspirasi daerah tidak terpinggirkan oleh sentralisasi wacana politik. Kepemimpinan nasional harus memberikan ruang bagi seluruh potensi bangsa, termasuk putra terbaik Sumatera seperti Prof. Sufmi Dasco Ahmad,” katanya.
Meski demikian, Maulana menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi, khususnya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, pembahasan mengenai figur Wakil Presiden juga harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan memberikan ruang yang proporsional bagi aspirasi daerah.
“Ini bukan semata-mata persoalan asal daerah seseorang, melainkan bagaimana seluruh potensi kepemimpinan bangsa mendapat kesempatan dalam proses kenegaraan. Sumbagsel memiliki aspirasi dan aspirasi itu patut didengar dalam percakapan nasional,” tutup Maulana.




