BONE BOLANGO (kabarpublik.id) – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Jumat (23/1/26).
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyebut kerja sama ini sebagai momentum strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Ia menilai MoU tersebut sebagai kelanjutan dari kolaborasi serupa yang pernah terjalin pada tahun 2006.
“Hari ini adalah hari yang terbaik bagi Pemerintah Daerah Bone Bolango. Kita mengulangi jejak tahun 2006, saat pemerintah daerah dan kejaksaan berkolaborasi untuk mengatur jalannya pemerintahan agar terhindar dari praktik korupsi,” ujar Ismet Mile.
Ia mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi yang kemudian diimplementasikan di tingkat daerah.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi lebih pada langkah pencegahan sejak dini.
“Kerja sama ini bukan hanya untuk mencegah persoalan hukum, tetapi yang paling penting adalah membangun kebersamaan dalam menciptakan stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kita memilih jalan pencegahan sejak awal,” ungkapnya.
Didampingi Sekretaris Daerah Iwan Mustapa, Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa sinergi dengan kejaksaan merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia berharap seluruh program pembangunan di Bone Bolango dapat berjalan lebih aman, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang taat hukum. Ia menekankan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga pengawalan serta pencegahan sejak dini.
“Penandatanganan MoU ini memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Pemda dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, terutama dalam penegakan hukum, pencegahan, serta pemberian pertimbangan hukum. Ini adalah niat baik kita bersama, dan semoga menghasilkan dampak yang baik pula,” kata Feddy.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat proaktif memanfaatkan peran kejaksaan dalam pelaksanaan program pemerintahan, sehingga setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kami siap melaksanakan amanah ini secara profesional dan berlandaskan pada aturan perundang-undangan,” pungkasnya.
