“Sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi,” kata Haedar Nashir dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Menurut dia, persoalan ketimpangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.
Ia mengingatkan kekayaan nasional tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Dalam pandangan Muhammadiyah, persatuan bangsa tidak cukup hanya dibangun melalui kesamaan identitas dan semangat kebangsaan, tetapi juga harus ditopang keadilan ekonomi.
Haedar mengutip prinsip Al Quran mengenai larangan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.
Karena itu, ia menilai penguatan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki perhatian terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Haedar menyebut Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing dapat menyebabkan posisi bangsa menjadi rapuh.
Ia juga menyinggung pandangan Prabowo mengenai praktik vampir ekonomi yang rakus dan dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas.
“Pasal 33 itu memiliki spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta kapitalisme yang rakus,” ujarnya.
Haedar menilai pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Ia berharap kebijakan pemerintah dalam memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya strategis, serta memperluas peran pengusaha nasional dapat berjalan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keadilan ekonomi merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperkuat persatuan nasional dan mencegah munculnya konflik sosial akibat kesenjangan kesejahteraan.
