Mudik 2026 Diprediksi 144 Juta Pergerakan, Pengamat Maritim Soroti Keselamatan dan Keadilan Mobilitas

Sabtu, 14 Mar 2026
Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. (Ist)
Dengarkan dgn suara Siap
29.6K pembaca

JAKARTA (kabarpublik.id) – Tradisi mudik menjelang Idulfitri 1447 Hijriah diperkirakan mencapai puncak mobilitas nasional dengan estimasi sekitar 144 juta pergerakan masyarakat. Fenomena migrasi besar ini dinilai harus menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat identitas sebagai negara maritim.

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyatakan Mudik 2026 bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan juga ujian kesiapan infrastruktur transportasi nasional, terutama sektor pelayaran.

Menurutnya, pemerintah dan operator transportasi harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sistem logistik serta meningkatkan kualitas layanan transportasi laut.

Fenomena Dua Puncak Arus Mudik
Capt. Marcellus menjelaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) tahun ini menciptakan pola baru dalam arus mudik. Ia memperkirakan akan terjadi dua puncak pergerakan pemudik pada 16 dan 18 Maret 2026.

Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat berangkat lebih awal tanpa harus menunggu cuti bersama resmi.
Meski membantu mengurai kepadatan, situasi ini menuntut kesiapan armada transportasi serta ketahanan personel operasional yang harus bekerja lebih lama dari biasanya.

Keadilan Mobilitas di Indonesia Timur

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan transportasi, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Data menunjukkan jumlah penumpang di wilayah Pelindo Regional 4 diprediksi mencapai 882.620 orang selama periode mudik.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program Mudik Gratis, termasuk kuota sekitar 7.150 penumpang di Maluku Utara, benar-benar diterima masyarakat tanpa praktik percaloan.

Penguatan armada laut di kawasan timur juga dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kohesi sosial dan pemerataan mobilitas nasional.

Ancaman Percaloan Digital dan Tiket Palsu

Seiring meningkatnya penggunaan tiket digital melalui aplikasi seperti Ferizy dan PELNI Mobile, Capt. Marcellus mengingatkan adanya potensi munculnya percaloan digital serta tiket palsu.

Menurutnya, masalah ini dapat berdampak serius terhadap keselamatan pelayaran karena jumlah penumpang yang tidak tercatat dapat memengaruhi perhitungan stabilitas kapal serta ketersediaan alat keselamatan.

Ia meminta para syahbandar memperketat pemeriksaan kapal atau ramp check dan tidak memberikan toleransi terhadap kapal yang tidak laik laut.

Antisipasi Kendaraan Listrik dan Cuaca Ekstrem

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah meningkatnya pemudik yang membawa kendaraan listrik (EV) saat menyeberang menggunakan kapal.

Operator kapal diminta menyiapkan pelatihan khusus bagi kru untuk menangani potensi kebakaran baterai litium serta menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai.

Selain itu, mengingat Maret merupakan periode pancaroba, para nakhoda juga diingatkan untuk memprioritaskan keselamatan pelayaran jika terdapat peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.

Tantangan Operasional Bertepatan dengan Nyepi

Mudik tahun ini juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret, yang berdampak pada penghentian sementara penyeberangan di sejumlah lintas strategis seperti Ketapang–Gilimanuk.

Capt. Marcellus mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan kantong parkir dan fasilitas dasar bagi pemudik yang tertahan di pelabuhan agar tidak menimbulkan potensi konflik sosial.

Mudik sebagai Ujian Poros Maritim Dunia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dinilai perlu terus memperkuat transportasi laut sebagai tulang punggung mobilitas nasional. Saat ini kapasitas angkutan laut nasional baru melayani sekitar 3,2 juta penumpang, angka yang masih kecil dibanding total pergerakan pemudik.

Capt. Marcellus menilai pengembangan konsep Tol Laut, modernisasi pelabuhan di pulau-pulau terluar, serta insentif bagi industri pelayaran nasional perlu terus diperkuat.

No More Posts Available.

No more pages to load.