BONE BOLANGO (kabarpublik.id) – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mencatat kinerja fiskal yang relatif solid sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp972,88 miliar, sementara belanja daerah berada di angka Rp932,38 miliar. Angka ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang cukup terjaga, sekaligus mencerminkan pengelolaan anggaran yang berjalan efektif.
Data tersebut disampaikan oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam rapat paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/26).
Dari sisi makro, tren pembangunan daerah menunjukkan arah positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen, diiringi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,3. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 13,16 persen. Namun demikian, dinamika ketenagakerjaan masih menjadi perhatian, menyusul kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,02 persen.
Pada sektor sumber daya manusia, sejumlah indikator mengalami perbaikan. Angka harapan hidup meningkat menjadi 70,73 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,62 tahun, sementara harapan lama sekolah berada di angka 13,70 tahun—menunjukkan adanya optimisme terhadap akses pendidikan ke depan.
Di bidang pembangunan sosial, capaian juga terlihat cukup signifikan. Indeks Pembangunan Gender tercatat 89,99, Indeks Perlindungan Anak sebesar 65,95, dan Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 63,80. Angka-angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor perdagangan yang berkontribusi 17,71 persen, disusul pertambangan sebesar 13,59 persen dan industri 6,74 persen. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan menyumbang 2,01 persen. Di sisi lain, sektor pariwisata justru mengalami kontraksi cukup dalam, yakni turun 22,78 persen menjadi sinyal perlunya perhatian khusus pada sektor ini.
Dari aspek infrastruktur dan lingkungan, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berada pada angka 52,07, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 83 persen. Indeks Risiko Bencana tercatat 175,65, menunjukkan masih tingginya potensi kerawanan, sementara indeks desa berada di angka 78,40 persen.
Kemajuan juga terlihat pada sektor perlindungan sosial. Cakupan jaminan kesehatan masyarakat bahkan melampaui target dengan capaian 100,82 persen.
Sementara itu, jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 88,01 persen. Kinerja birokrasi turut menunjukkan hasil positif, dengan nilai SAKIP sebesar 72,68 dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 90,81 persen.
Sepanjang 2025, pemerintah daerah juga memperkuat kapasitas pelayanan publik melalui pengangkatan 1.840 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski capaian kinerja menunjukkan tren menggembirakan, sejumlah tantangan tetap membayangi. Stabilitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara kolaboratif.
