Kota yang Memungut Masa Depan

Senin, 18 Mei 2026
Warga sedang memilah sampah di Bank Sampah, Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya ANTARA-HO/Diskominfotik Surabaya.
Dengarkan dgn suara Siap
4.1K pembaca

SURABAYAΒ  (Kabarpublik.id) – Pagi di sebuah tempat penampungan sementara (TPS) di Kota Surabaya tak lagi sama. Tumpukan botol air mineral, gelas plastik, dan kantong kresek kini tidak sepenuhnya dianggap sampah.

Di sudut-sudut tempat penampungan, plastik justru menjadi rebutan. Ada yang menunggu gerobak datang, ada yang membongkar karung demi mencari botol bening bernilai tinggi. Sampah yang dulu dihindari mendadak berubah menjadi komoditas.

Kenaikan harga plastik di pasaran dalam beberapa bulan terakhir memunculkan ironi sekaligus peluang. Di satu sisi, mahalnya bahan plastik membebani pelaku usaha dan UMKM karena ongkos kemasan meningkat. Namun di sisi lain, situasi ini membuka ruang ekonomi baru bagi warga kota melalui pemilahan sampah dari rumah.

Fenomena itu terlihat nyata di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mulai mendorong warga membangun ekosistem bank sampah berbasis RT dan RW. Langkah ini bukan sekadar urusan kebersihan kota, melainkan bagian dari upaya mengubah cara masyarakat memandang sampah.

Selama bertahun-tahun, sampah di banyak kota Indonesia diposisikan sebagai masalah akhir. Setelah dibuang, urusan dianggap selesai. Padahal, sebagian besar sampah rumah tangga masih memiliki nilai ekonomi. Ketika harga plastik naik, kenyataan itu menjadi semakin terlihat.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahun dan sekitar seperlimanya berupa plastik. Persoalannya bukan hanya pada jumlah, melainkan rendahnya tingkat pemilahan sejak dari rumah. Akibatnya, sampah bercampur dan kehilangan nilai ekonominya.

Di Surabaya, kenaikan harga plastik justru memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ternyata ada rantai ekonomi besar di balik botol bekas dan kantong kresek yang dibuang setiap hari.

Cuan di tengah krisis

Kenaikan harga plastik global dipicu banyak faktor. Harga energi dunia meningkat, pasokan bahan baku terganggu, dan industri daur ulang internasional mengalami tekanan. Dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal.

UMKM mulai mengeluhkan ongkos kemasan yang naik hingga puluhan persen. Produk makanan dan minuman yang sebelumnya menggunakan plastik murah kini menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa berujung pada kenaikan harga barang konsumsi.

Namun di balik tekanan itu, ada peluang ekonomi yang justru tumbuh di tingkat akar rumput. Ketika harga plastik naik, barang bekas yang sebelumnya dianggap tidak bernilai berubah menjadi sumber pendapatan tambahan.

Botol PET, gelas plastik, hingga kemasan deterjen kini memiliki harga jual lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Situasi ini menjelaskan mengapa aktivitas pemulung di TPS meningkat tajam.

Fenomena tersebut sesungguhnya menunjukkan satu hal penting. Ekonomi sirkular mulai menemukan bentuk nyatanya di tengah masyarakat. Sampah tidak lagi bergerak dalam pola buang dan habis, tetapi masuk kembali ke rantai produksi.

Di banyak negara, ekonomi sirkular telah menjadi strategi besar menghadapi krisis lingkungan dan ekonomi. Jepang mengembangkan budaya pemilahan ketat hingga tingkat rumah tangga. Korea Selatan menerapkan sistem pembayaran sampah berbasis volume. Sementara beberapa kota di Eropa menjadikan bank sampah dan industri daur ulang sebagai sumber lapangan kerja hijau.

Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat untuk menjalankan model serupa. Tradisi gotong royong, budaya kampung, dan struktur RT-RW memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara kolektif.

Surabaya memiliki pengalaman panjang dalam hal itu. Kota ini pernah dikenal lewat gerakan bank sampah dan pengolahan kompos berbasis warga. Kini, momentum kenaikan harga plastik bisa menjadi babak baru untuk memperkuat gerakan tersebut.

Persoalannya, perubahan perilaku tidak pernah mudah. Kenaikan harga plastik ternyata belum otomatis mengurangi konsumsi plastik masyarakat. Warga masih berbelanja menggunakan kantong sekali pakai. Sampah plastik pun masih mendominasi TPS. Ini menunjukkan bahwa insentif ekonomi saja belum cukup mengubah budaya konsumsi.

Karena itu, pendekatan pengelolaan sampah tidak bisa berhenti pada penertiban TPS atau pengumpulan plastik bernilai jual. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa sampah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.

Di titik inilah pendekatan berbasis kampung menjadi menarik. Ketika warga diajak memilah sampah dari rumah lalu mengumpulkannya secara kolektif di balai RW atau balai RT, yang tumbuh bukan hanya nilai ekonomi, melainkan juga rasa memiliki terhadap lingkungan.

Model seperti ini jauh lebih berkelanjutan dibanding sekadar mengandalkan petugas kebersihan kota.

Kesadaran baru

Kenaikan harga plastik seharusnya tidak dipandang hanya sebagai gejolak pasar. Fenomena ini dapat menjadi alarm bahwa ketergantungan masyarakat terhadap plastik sudah terlalu tinggi.

Dalam jangka panjang, kota tidak bisa terus bergantung pada pola konsumsi sekali pakai. Jika harga bahan baku global terus naik, masyarakat kecil akan menjadi kelompok pertama yang terkena dampaknya. UMKM menanggung biaya produksi lebih mahal, konsumen menghadapi kenaikan harga barang, sementara volume sampah tetap tinggi.

Karena itu, langkah pendampingan UMKM untuk beralih ke kemasan alternatif menjadi penting. Bukan semata-mata demi menekan biaya, tetapi juga untuk mempercepat transisi menuju pola produksi yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan ekosistem pengelolaan sampah berjalan adil. Pemulung yang selama ini menjadi bagian informal dari rantai daur ulang tidak bisa semata diposisikan sebagai pengganggu TPS. Mereka sesungguhnya memainkan peran penting dalam mengurangi sampah plastik kota.

Yang dibutuhkan adalah penataan, bukan sekadar penghalauan. Kota perlu menghadirkan sistem yang lebih manusiawi, tertib, dan terintegrasi agar pemulung, bank sampah, warga, dan pemerintah bisa bekerja dalam satu rantai ekonomi yang sehat.

Surabaya memiliki peluang besar untuk membangun model itu. Dengan jaringan kampung yang kuat, kota ini dapat menjadikan sampah sebagai instrumen pemberdayaan warga.

Jika satu RW mampu mengelola sampah nonorganik secara kolektif, manfaatnya bukan hanya tambahan uang kas atau pendapatan warga, melainkan juga pengurangan beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat.

Persoalan sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota. Ia adalah cermin tentang bagaimana masyarakat memandang konsumsi, tanggung jawab, dan masa depan lingkungan.

Mungkin inilah ironi paling menarik dari kenaikan harga plastik. Ketika plastik menjadi mahal, masyarakat justru mulai menyadari bahwa selama ini terlalu banyak nilai yang dibuang begitu saja ke tempat sampah. (ant)

No More Posts Available.

No more pages to load.