JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya sinergi antara insan pers dan legislatif dalam mengawal pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Jakarta.
Hal itu disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng bersama para jurnalis di Restoran Sindbad, Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, jurnalis dan anggota dewan memiliki peran yang hampir sama, yakni menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan maupun persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Fungsi jurnalis dan dewan sebenarnya sama, yaitu menjalankan kontrol sosial. Bedanya, dewan berada di dalam parlemen, sedangkan jurnalis berada di luar. Karena itu, keduanya harus saling bersinergi dan bertukar informasi,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta itu menilai media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawal kebijakan publik agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengatakan, dukungan media juga dibutuhkan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kadang sebuah persoalan perlu mendapat perhatian luas melalui pemberitaan agar bisa menjadi perhatian bersama. Karena itu, sinergi antara dewan dan media sangat penting,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz turut mengapresiasi para jurnalis yang terus bekerja menyampaikan informasi kepada masyarakat meski menghadapi berbagai risiko di lapangan.
“Saya melihat kerja jurnalis luar biasa. Risikonya besar, tetapi tetap konsisten menjalankan tugas. Saya sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman media,” ucapnya.
Selain membahas hubungan media dan legislatif, Abdul Aziz juga memaparkan sejumlah program prioritas DPRD DKI Jakarta, terutama di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu fokus utama yang tengah didorong adalah kebijakan sekolah swasta gratis melalui penguatan regulasi daerah guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, saat ini banyak anak dari keluarga mampu menikmati fasilitas sekolah negeri gratis, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu justru bersekolah di swasta dengan beban biaya lebih tinggi.
“Tujuan sekolah gratis adalah membantu masyarakat kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan masih banyak anak dari keluarga tidak mampu yang harus bersekolah di swasta berbayar. Ini yang sedang kami benahi,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan.
Peraturan tersebut memuat sejumlah poin penting, seperti program sekolah swasta gratis, wajib belajar 13 tahun termasuk pendidikan taman kanak-kanak (TK), penguatan pendidikan moral, serta perbaikan sistem pendidikan untuk menekan kenakalan remaja.
“Kami ingin pendidikan di Jakarta tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk moral dan karakter generasi muda,” ungkap politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Barat 10 itu.
Selain sektor pendidikan, DPRD DKI Jakarta juga tengah menyusun sejumlah regulasi strategis lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, hingga kependudukan.
Menurut Abdul Aziz, pembenahan Jakarta harus dimulai dari penguatan regulasi dan pembangunan sumber daya manusia agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.
“Perbaikan Jakarta harus dimulai dari aturan yang kuat. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus terarah demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
