JAKARTA (kabarpublik.id) – Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyatakan siap menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan terkait Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Langkah tersebut dipertimbangkan menyusul munculnya tuduhan yang mengaitkan Dasco dengan praktik judi online (judol), doxing, dan intimidasi.
Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, mengecam penyebaran tuduhan yang dinilai berpotensi merusak reputasi dan kehormatan Dasco. Ia menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan kajian dan mengumpulkan bukti awal untuk menentukan langkah hukum, termasuk kemungkinan melayangkan somasi.
Menurut Maulana, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan tuduhan serius tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak akan tinggal diam apabila ruang demokrasi digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan yang belum teruji kebenarannya. DPP KAMSRI siap mempersiapkan langkah hukum, termasuk melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang diduga merugikan nama baik Prof. Sufmi Dasco Ahmad,” kata Maulana.
Ia menambahkan, kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Meski demikian, kritik seharusnya disampaikan berdasarkan argumentasi, data, dan fakta, bukan melalui tuduhan personal, intimidasi, maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Maulana juga menyebut Dasco selama ini dinilai terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik tidak seharusnya dimanfaatkan untuk melancarkan serangan pribadi yang berpotensi melanggar hak seseorang atas kehormatan dan perlindungan hukum.
“Kami mengenal Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh yang membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Beliau tidak antikritik. Namun, keterbukaan tersebut jangan dimanfaatkan untuk membangun tuduhan, intimidasi, dan pembunuhan karakter,” ujarnya.
Maulana turut menyoroti dinamika politik nasional yang belakangan menempatkan nama Dasco dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional. Salah satunya adalah munculnya aspirasi dari sejumlah kalangan yang mengusulkan Dasco untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aspirasi tersebut, menurutnya, juga berkembang di kalangan generasi muda dan masyarakat Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Ia menilai perbedaan pandangan dan kepentingan politik harus tetap disikapi secara dewasa. Persaingan politik tidak boleh berkembang menjadi upaya menjatuhkan seseorang melalui tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.
“Bagi masyarakat Sumatera Bagian Selatan, Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu putra daerah yang memiliki posisi penting dalam politik nasional. Kami menghormati setiap dinamika dan aspirasi politik yang berkembang. Namun, jangan sampai perbedaan kepentingan melahirkan praktik pembunuhan karakter,” katanya.
Selain persoalan tuduhan tersebut, Maulana secara khusus mengecam praktik doxing dan intimidasi digital. Ia menilai penyebaran data pribadi tanpa hak serta ancaman yang bertujuan meneror seseorang merupakan tindakan serius yang tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari kebebasan berekspresi.
DPP KAMSRI juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif. Proses penegakan hukum harus mengacu pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi tekanan maupun kepentingan politik.
“Kami tidak meminta siapa pun kebal terhadap kritik maupun hukum. Jika ada persoalan, silakan dibuka dan diuji secara objektif. Namun, apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum dan menyerang kehormatan seseorang, harus ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Maulana memastikan DPP KAMSRI akan terlebih dahulu mengkaji materi dan bukti yang relevan sebelum menentukan langkah hukum. Somasi akan dipertimbangkan terhadap pihak-pihak yang dapat diidentifikasi dan diduga bertanggung jawab.
Ia juga tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke proses hukum lebih lanjut apabila ditemukan bukti dan dasar hukum yang memadai.
“Somasi merupakan salah satu langkah hukum yang sedang kami persiapkan. Jika ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup, kami tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Maulana menegaskan, dukungan KAMSRI kepada Dasco bukan bertujuan membatasi kebebasan berpendapat atau menghalangi proses hukum. Sebaliknya, organisasi tersebut ingin mendorong iklim demokrasi yang sehat dengan tetap menghormati hak dan kehormatan setiap warga negara.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik, tetapi juga kedewasaan untuk menghormati hak orang lain. Jangan biarkan fitnah mengalahkan fakta dan intimidasi mengalahkan akal sehat. DPP KAMSRI akan berdiri pada prinsip bahwa kehormatan setiap warga negara wajib dilindungi oleh hukum,” tutup Maulana.







