JAKARTA (kabarpublik.id) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menerapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai penetapan HPP merupakan kebijakan mendasar yang berperan penting dalam menjaga semangat petani di tengah fluktuasi harga pasar beras.
Menurut Furqon, kebijakan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam memperjuangkan harga gabah yang layak bagi petani. Ia menilai dampak HPP yang diterapkan saat ini sudah mulai terasa pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Keberanian menetapkan harga yang adil untuk petani, termasuk seluruh jenis beras, saat ini terlihat dari kebijakan Menteri Pertanian. Dengan harga yang ditetapkan sekarang, kesejahteraan petani jelas ikut terangkat,” ujar Furqon dalam LIP Podcast di Polbangtan Malang, Jawa Timur, Jumat (26/12/25).
Ia menambahkan, kebijakan HPP tidak dapat dipisahkan dari keputusan strategis Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan impor beras. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam pembenahan tata kelola pangan nasional.
“Ketika impor dihentikan, stok beras di dalam negeri seharusnya bisa didistribusikan secara optimal. Ini dua langkah berani yang dilakukan Menteri Pertanian dalam mengendalikan harga beras di pasar,” jelasnya.
Furqon menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak bisa dinilai secara instan. Dibutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan agar hasilnya benar-benar dirasakan hingga akhir masa kepemimpinan.
“Memang satu tahun belum cukup, tetapi penetapan harga dan kebijakan tidak impor sudah menjadi langkah awal yang sangat penting. Tanpa dua langkah ini, upaya menstabilkan harga di pasar akan jauh lebih berat,” ujarnya.
Selain itu, KAMMI juga menyoroti pentingnya pembenahan rantai distribusi pangan agar kebijakan HPP berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen tanpa merugikan petani.
“Rantai distribusi kita masih panjang. Ini yang perlu menjadi perhatian ke depan agar kebijakan benar-benar efektif hingga ke masyarakat,” katanya.
KAMMI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya petani. Furqon menutup dengan menekankan pentingnya pengawalan bersama terhadap langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah.
“Kami tidak serta-merta mendukung semua kebijakan, tetapi ketika kebijakan itu berpihak kepada petani dan rakyat, maka kami siap beriringan,” pungkasnya.
