Menurutnya, saksi yang dihadirkan oleh tim advokat Nadiem itu memberikan keterangan yang sama seperti sebelumnya ketika diperiksa dalam persidangan pada tingkat pertama.
“Fakta yang didapat ya sama dengan fakta yang sudah dipertimbangkan di tingkat pertama,” kata Roy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diminta oleh pihak Nadiem kepada LKPP tak bisa diberikan, Roy mengatakan menurut hakim, SPTJM tersebut akan menjadi pertimbangan.
Adapun sebelumnya, tim advokat Nadiem mempertanyakan terkait dengan SPTJM yang tak masuk dalam pertimbangan hakim dalam putusan pada tingkat pertama karena tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus tersebut. Pihak Nadiem mengaku sudah bersurat secara resmi, namun pihak LKPP tak berani memberikan.
Kubu Nadiem mengeklaim sebelumnya pada sidang tingkat pertama, Pengadilan Negeri juga pernah meminta kepada JPU, namun SPTJM tak kunjung diberikan sehingga telah merugikan putusan terhadap kliennya.
Hakim Ketua Banding Subachran Hardi Mulyana menyebut SPTJM yang ada di LKPP sebagai syarat penayangan sehingga ketika sudah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa LKPP sudah menayangkan barang-barang dari berbagai prinsipal lain.
“Prinsipal kan banyak itu yang ingin menawarkan lewat LKPP kan banyak, macam-macam, berbagai macam merek tentu saja. Merek, tinggal siapa yang mau butuh, kan begitu. Jadi, saya kira tidak perlu itu diminta,” kata Hakim Ketua dalam sidang banding.
Lebih lanjut, Hakim Ketua mengatakan mengenai tidak adanya SPTJM sebagai alat bukti, akan menjadi bahan pertimbangan hakim pada tingkat banding.
Saat ini, Hakim Ketua menegaskan memori maupun kontramemori banding masih dalam proses kajian.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengajukan banding atas vonis kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Pada kasus itu, ia divonis 10 tahun penjara seusai terbukti melakukan korupsi. Selain pidana penjara, Nadiem juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara dan uang pengganti senilai Rp809,59 miliar subsider 5 tahun penjara.
Uang pengganti dikenakan kepada Nadiem setelah terbukti telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.
Dalam kasus tersebut, Nadiem divonis terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp1,56 triliun.
Korupsi tersebut, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Perbuatan pendiri salah satu perusahaan teknologi itu dinyatakan dilakukan antara lain bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yang telah divonis dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.
Dengan demikian, Nadiem divonis melanggar pidana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.







