MANOKWARI (kabarpublik.id) – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, mendorong pemenuhan fasilitas laboratorium IPA dan pengadaan komputer untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 10 Manokwari.
Dorongan tersebut disampaikan Filep saat melakukan kunjungan reses ke SMPN 10 Manokwari, Rabu (21/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia meninjau kondisi sekolah, mengevaluasi kebutuhan setelah revitalisasi, serta menyerap aspirasi kepala sekolah dan guru.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Sejumlah persoalan yang disampaikan pihak sekolah meliputi keterbatasan peralatan laboratorium IPA, minimnya perangkat komputer, kebutuhan rehabilitasi fasilitas, ketepatan penyaluran bantuan pendidikan, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Pihak sekolah menjelaskan bahwa program revitalisasi telah membantu memperbaiki sejumlah fasilitas, seperti bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium IPA, dan toilet. Namun, sekolah masih membutuhkan peralatan praktikum, perabot, perangkat pembelajaran, serta sarana pendukung lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Filep menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus diikuti pemenuhan sarana pembelajaran yang memadai. Menurutnya, keberadaan ruang laboratorium belum optimal apabila tidak dilengkapi peralatan yang memungkinkan siswa melakukan praktikum secara langsung.
“Pembangunan gedung sekolah perlu dilengkapi dengan peralatan yang memadai, misalnya laboratorium, agar siswa dapat belajar melalui praktik, melakukan pengamatan, dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,” ujar Filep.
Selain fasilitas laboratorium, keterbatasan komputer juga menjadi perhatian. Jumlah perangkat yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan pelaksanaan evaluasi kompetensi siswa.
Filep menyatakan akan mengupayakan dukungan pengadaan komputer melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai alternatif sementara, ia juga membahas kemungkinan pemanfaatan laboratorium komputer di perguruan tinggi yang memiliki sekitar 40 unit komputer. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran atau ujian tertentu melalui pengaturan jadwal dan pendampingan guru.
“Kami juga akan mengoordinasikan hal ini dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Filep Soroti Ketepatan Sasaran Bantuan PIP dan KIP
Dalam pertemuan tersebut, persoalan penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) turut menjadi perhatian.
Pihak sekolah mengungkapkan bahwa data sosial ekonomi dan pengelompokan desil belum selalu menggambarkan kondisi riil keluarga siswa. Akibatnya, terdapat risiko peserta didik yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi.
Menanggapi persoalan itu, Filep meminta pihak sekolah menghimpun data dan kasus konkret sebagai bahan evaluasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa program bantuan pendidikan harus memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.
“Data bantuan pendidikan perlu terus diperbaiki agar benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Jangan sampai anak yang membutuhkan dukungan justru kehilangan kesempatan karena persoalan ketidaksesuaian data,” tegasnya.
Dorong Pelatihan Guru dan Perbaikan Kesejahteraan
Selain sarana dan bantuan pendidikan, Filep juga menerima aspirasi mengenai peningkatan kompetensi guru. Kebutuhan pelatihan mencakup literasi, numerasi, penelitian, serta pengembangan metode pembelajaran.
Ia membuka peluang koordinasi dengan kementerian terkait, Perpustakaan Nasional, perguruan tinggi di Tanah Papua, dan perpustakaan daerah untuk menjajaki program pelatihan sesuai kebutuhan sekolah.
Menurut Filep, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Budaya belajar siswa juga perlu diperkuat agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif.
Ia turut menyoroti kesejahteraan guru honorer, termasuk perlunya perbaikan mekanisme pembayaran honorarium.
“Peningkatan kapasitas dan kompetensi pihak sekolah, baik guru maupun tenaga kependidikan, sampai budaya belajar siswa perlu menjadi bagian integral dalam kemajuan pendidikan. Perhatian kebijakan pendidikan juga harus menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer dan perbaikan mekanisme pembayaran honorarium,” ujarnya.
Ketua Komite III DPD RI tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pembangunan fasilitas sekolah disertai dukungan operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
“Pendidikan harus menjadi investasi utama dalam pembangunan daerah. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang layak, laboratorium yang dapat digunakan, akses terhadap teknologi, serta guru yang memperoleh dukungan untuk terus meningkatkan kompetensinya,” kata Filep.
Filep Minta Sekolah Rinci Kebutuhan Fasilitas
Sebagai tindak lanjut kunjungan reses, Filep meminta pihak SMPN 10 Manokwari menyusun daftar kebutuhan sekolah secara terperinci. Daftar tersebut mencakup kondisi bangunan, kebutuhan peralatan laboratorium IPA, perangkat komputer, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Usulan itu selanjutnya akan disampaikan melalui dinas pendidikan, dengan tembusan kepada Filep, untuk mendukung pengawalan aspirasi kepada kementerian dan lembaga terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memperoleh dukungan sesuai kebutuhan di lapangan dan program pemerintah yang tersedia.
Filep menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan tersedianya fasilitas dan dukungan pembelajaran yang memadai.
“Pendidikan yang berkualitas harus dirasakan langsung oleh siswa, guru, dan masyarakat, termasuk mereka yang belajar di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam pemerataan layanan pendidikan,” pungkasnya.
