Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan opsi rekayasa cuaca tersebut disiapkan bersamaan dengan penerjunan bantuan pemadaman dari udara atau aerial firefighting.
“Selain water bombing, BNPB menyiapkan dukungan OMC yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca dan kebutuhan di lapangan,” kata dia.
Suhariyanto menjelaskan integrasi pemadaman udara ini dirancang untuk memperkuat tim gabungan darat yang selama ini terhalang oleh tebing-tebing terjal di lereng Kaldera Bromo.
Penanganan darurat skala besar ini didasari atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Karhutla oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026.
Status siaga darurat tingkat provinsi tersebut berlaku selama 180 hari terhitung sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026 mendatang.
Guna memperkuat payung hukum daerah terdampak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo juga menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 300.2/326/426.32/2026 terkait siaga darurat karhutla yang berlaku hingga 5 Oktober 2026.
Suharyanto menegaskan ketersediaan status siaga darurat ini memberi kemudahan akses bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan armada helikopter hingga teknologi modifikasi cuaca.
Penggunaan OMC dan helikopter water bombing diharapkan mampu menjangkau titik-titik api yang terisolasi, sehingga tidak meluas ke area hutan konservasi lainnya.
Menunjang proses tersebut, BNPB mengimbau seluruh pihak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan puncak musim kemarau serta mematuhi arahan penutupan sementara kawasan wisata dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini demi mempermudah operasi tim gabungan. (ant)
