Laporan : Yadi / Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda melaksanakan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, di Hotel Sahid Bella Ternate, Rabu (12/7/2023).
Ini berdasarkan surat keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan perluasan Kabupaten Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.
Diantaranya Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.
Tujuan dari penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting ini antara lain, mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja, dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kota.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. M. Sarmin S. Adam menyampaikan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dn perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dn infeksi berulang dengan di tandai panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan dari sisi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antara tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Ia menyebut, sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten kota untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.
“Maka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakn penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kota, yang hasilnya akan diumumkan secara Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya dalam sambutannya.
Dari 10 Kabupaten Kota yang telah melakukan pelaporan di web monev BANGDA ia berujar, hanya tiga kabupaten yang status pelaporannya masih dibawah 100 persen, yaitu Kabupaten Halmahera Utara 56.3 persen, Halmahera Timur 94.4 persen, dan Pulau Morotai 92.5 persen.
“Jika kita cermati tren penurunan stunting di Maluku Utara berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022, Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1.4 persen dari angka 27.5 persen mnjadi 26.1persen. Sementra target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, perlu kerja keras bersama dan konvergen untuk mencapai target tersebut berdasarkan perbandingan data SSGI tahun 2021 dan 2022 terdapat tiga kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami peningkatan antara lain, Kabupaten Kepulauan Sula 0,80 persen, Kabupaten Pulau Morotai 2,90 persen, dan Kabupaten Halmahera Tengah 3,10 persen.
Lebih lanjut Sarmin, sehingga diharapkan sekali lagi kabupaten kota dapat kerja keras untuk mengendalikan angka prevalensi stunting di kabupaten masing-masing mlalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive.
“Dan untuk kabupaten kota yang prevalensi stuntingnya turun perlu diberikan apresiasi setinggi – tingginya atas setiap kerja kerasnya.
Semoga tahun ini jauh lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya,” pinta Kepala Bappeda.
Untuk kabupaten kota, baik Bappeda dan Dinas Kesehatan ia mengucapkan terimah kasih atas
kehadiran dan partisipasinya, besar harapannya agar percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan secara nasional.
“Kepada tim penilai provinsi saya harapkan dapat bekerja dengan baik dn profesional untuk hasil yang optimal, sehingga hasil dari penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kedepan,” ujar Sarmin menambahkan.
