KOTAMOBAGU (kabarpublik.id) – Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu, Rabu (5/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi dan menyinkronkan data perpajakan pribadinya.
Kedatangan Weny menjadi bentuk komitmennya terhadap kepatuhan dan transparansi dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.
Weny disambut Kepala KPP Pratama Kotamobagu I Made Nesa Widiada beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan instansi vertikal di bidang perpajakan.
Weny mengatakan, kedatangannya merupakan inisiatif sebagai wajib pajak pribadi untuk memastikan seluruh informasi perpajakannya tercatat secara tepat.
“Kunjungan saya hari ini sebagai wajib pajak pribadi untuk mendapatkan dan memberikan informasi secara langsung mengenai kewajiban perpajakan. Ini penting agar kita mengetahui kapan harus melakukan pembayaran pajak dan memastikan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan data yang dimiliki KPP Pratama,” ujar Weny.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat menyebabkan wajib pajak harus berulang kali melakukan perbaikan atau klarifikasi.
Weny juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menilai kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah dan negara.
“Yang paling penting, semoga hal ini juga dapat dilakukan seluruh masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memiliki kewajiban bersama untuk membangun daerah. Pembangunan membutuhkan masyarakat yang patuh, taat, dan sadar akan kewajibannya membayar pajak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kotamobagu I Made Nesa Widiada mengapresiasi sikap kooperatif Weny dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia menyebut kehadiran Wali Kota juga menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya untuk terbuka dalam melakukan klarifikasi data perpajakan.
“Pak Wali Kota memberikan contoh dan menjadi teladan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pribadi. Beliau sangat terbuka dan kooperatif untuk melakukan klarifikasi atas data yang kami peroleh dari pusat,” kata I Made.
Menurutnya, proses klarifikasi tersebut merupakan bagian dari penerapan perlakuan yang setara bagi wajib pajak serta upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menerapkan perlakuan yang setara sebagai bentuk penerapan good governance, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
