JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Kebijakan tersebut diklaim menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Prabowo menyapa sejumlah tokoh negara yang hadir, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin, Sinta Nuriyah Wahid, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik, serta para duta besar negara sahabat.
Prabowo mengatakan selama 663 hari memimpin pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjawab tantangan nasional.
“Dalam 21 bulan atau 663 hari hingga saat ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara,” ujar Prabowo.
Menurutnya, sebagian besar persoalan yang ditangani merupakan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum menemukan solusi yang efektif. Ia menilai kemajuan yang dicapai menunjukkan bahwa persoalan kompleks dapat diatasi melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, serta dukungan seluruh elemen bangsa.
“Artinya, rata-rata kami menetapkan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” katanya.
Prabowo juga mengingat kembali sumpah jabatan yang diucapkannya saat pelantikan pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk memimpin dengan jujur dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilihnya dalam pemilu.
Menurut Presiden, terdapat empat pedoman utama yang menjadi dasar kerja pemerintahannya. Pertama, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan nasional yang vital, termasuk pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
Ketiga, mempercepat penyelesaian berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Keempat, memastikan seluruh kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat serta generasi mendatang.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan belum seluruh janji yang disampaikan kepada masyarakat dapat ditunaikan.
“Saya belum bisa mengatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya sampaikan telah terpenuhi. Belum,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja menyelesaikan berbagai tantangan nasional dan memenuhi komitmen yang telah diberikan kepada rakyat. Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian, evaluasi, serta agenda yang masih harus diselesaikan ke depan.
