Laporan : Serman Tahala
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Penjabat Bupati Boalemo Dr. Hendriwan, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Dr. Sherman Moridu,S.Pd, MM dan Kepala BPBD Mans Mopangga,S.Pi menerima kunjungan Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wahjudewey Nusi, MT, MM bersama jajarannya, bertempat di ruang kerja Pj Bupati Boalemo, Senin (11/7/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka Audience dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terkait penanganan bencana yang akan terjadi di daerah. Hal inipun sudah menjadi kesepakatan Pemerintah pusat, Provinsi dan para Kepala BPBD.
“Terima kasih Kepada Pj Bupati Boalemo Hendriwan dan Bapak Sekda Sherman Moridu bersama jajarannya yang telah menerima dengan baik kunjungan kami BPBD Provinsi Gorontalo,” ujar Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wahjudewey Nusi.
Lebih jauh, Kepala BPBD Rusli menjelaskan bahwa dalam penanganan bencana itu, terdapat tiga tahap yang perlu dilakukan yaitu tahap Pra, Tanggap dan Pemulihan.
“Untuk tugas – tugas tanggap darurat, kami bersepakat menjadi tanggung jawab masing-masing Daerah. Sehingganya kami mohon dukungan dari para Kepala Daerah. Karena BPBD Provinsi itu hanya bisa memback up adanya laporan kejadian bencana yang terjadi,” jelasnya.
Sedangkan untuk Pemulihan pasca bencana itu sendiri lanjut Rusli, tentu sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dimana BNPB Pusat telah mengambil bagian dalam pemulihan tersebut. Sebab, daerah tidak akan mampu membiayai pemulihan itu.
“Untuk syarat mendapatkan biaya itu, semakin hari semakin banyak. Kalau dulu kita dapat bantuan hibah itu gampang-gampang saja. Kita disitu hanya dituntut dokumen tagihan cepat. Untuk Kabupaten Boalemo ada satu dokumenn yang belum terpenuhi dalam Istagitupasna, dan inilah maksud kunjungan kami datang ke Boalemo,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Boalemo Hendriwan menyampaikan terima kasih kepada Jajaran BPBD Provinsi Gorontalo yang telah melakukan audience dengan Pemda Boalemo.
“Semoga apa yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Gorontalo ke Pemda Boalemo akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan BNPB Pusat, BPBD Provinsi dan para Kepala BPBD yang ada di kabupaten dan kota,” tandasnya #[KP]
