Editor : Mahmud Marhaba
JAKARTA (KP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo, Jumat (20/10) mendatangi Kementrian PAN. Seluruh anggota Deprov Komisi III tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Deprov Hamid Kuna hanya ingin memastikan status terkait dengan status pelabuhan di Gorontalo.
Helmi Adam Nento yang merupakan salah satu anggota Komisi III mengatakan bahwa kunjungan ke Kementrian PAN merupakan perjuangan yang dilakukan Deprov terkait dengan memastikan rencana perubahan status Pelabuhan Kota dari kelas 4 menjadi kelas 3. Sementara untuk UPP Anggrek dan Tilamuta menjadi KSOP atau mandiri menjadi kelas 4.
“Peningkatan status pelabuhan ini akan mempengaruhi percepatan peningkatan perekonomian daerah pada masa yang akan datang,” ungkap Helmi Adam Nento kepada Kabar Publik.
Rombongan Komisi III ini diterima oleh DR. Ngalimun selaku Direktur Jenderal mengatakan kepastian rencana tersebut sudah mendekati final. “ Tinggal menunggu 1 tahap lagi bersama Perhubungan dan Insha Allah sebelum thn 2018 alih kelss tersebut akan terwujud,” ungkap Helmi meniru apa yang dituturkan DR. Ngalimun.
Diketahui pelabuhan Gorontalo menjadi sangat urgen sebagai tali nadi perekonimian yang cukup tinggi, mengingat kapasitasnya yang besar dan dilalui oleh kapal yang melintasi daerah yang berjauhan. Sementara untuk pelabuhan Anggrek akan menjadi stategis jika dimaksimalkan untuk perairan dari Kalimantan, Makassar, Palu dan Manando. Demikian pula dengan pelabuhan Tilamuta. Meski baru menjadi pelabuhan transit, namun tujuan keberangkatan berbeda dengan rute perjalanan kapal dari pelabuhan Gorontalo.
Dengan diperjuangkannya status ketiga pelabuhan tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian daerah Gorontalo pada umumnya dan Gorontalo Utara serta Tilamuta pada khususnya. (KP)
Komentar