BENGKAYANG (kabarpublik.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memprioritaskan perbaikan jalan provinsi yang rusak berat dan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung kawasan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar Iskandar Zulkarnaen mengatakan perbaikan dilakukan melalui tujuh paket proyek strategis daerah di sejumlah wilayah.
“Prioritas pertama adalah alokasi anggaran untuk jalan provinsi yang urgen, terutama ruas yang rusak berat dan mendukung pergerakan ekonomi. Seperti di Sintang dan Ketapang, ada kantong-kantong ekonomi yang harus bergerak sehingga akan kita dukung,” ujar Iskandar di Pontianak, Senin (17/8/2026).
Sejumlah proyek telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pembangunan ruas Sungai Gantang serta Marau-Aiupas, misalnya, telah mencapai 100 persen.
Namun, penyelesaian sejumlah proyek masih terkendala proses pembayaran karena Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber anggaran belum seluruhnya ditransfer ke pemerintah daerah.
“Kalau Marau-Aiupas, pembangunannya dialokasikan melalui DBH sawit. Pekerjaannya sudah selesai, tetapi pembayarannya belum karena transfer ke daerah masih belum direalisasikan,” katanya.
Sementara itu, pembangunan ruas Tumbang Titi-Tanjung telah mencapai sekitar 75 persen. Adapun ruas Sungai Gantang dan Teluk Batang masing-masing berada di kisaran 65 persen.
Untuk ruas Teluk Batang, Pemprov Kalbar terlebih dahulu mengejar target fungsional agar jalan dapat digunakan masyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan untuk mendukung kegiatan berskala besar, termasuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Target fungsional ruas Teluk Batang telah tercapai sehingga pelaksanaan MTQ berjalan tanpa kendala. Kendaraan juga dapat melintas dengan lancar meskipun pekerjaan belum sepenuhnya rampung,” ujar Iskandar.
Kemantapan Jalan Masih 65 Persen
Iskandar mengatakan peningkatan kemantapan jalan masih menjadi tantangan bagi Pemprov Kalbar karena keterbatasan anggaran. Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi baru sekitar 65 persen.
“Artinya, masih terdapat sekitar 35 persen ruas jalan yang belum mantap,” katanya.
Menurut Iskandar, ruas yang belum mantap tidak seluruhnya dalam kondisi rusak berat. Sebagian masih dapat dilalui kendaraan dan berfungsi untuk mobilitas masyarakat. Namun, ada pula ruas yang masih berupa jalan tanah sehingga akses warga dapat terganggu, terutama saat hujan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Ruas dengan tingkat kerusakan tinggi dan memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi akan mendapat perhatian lebih.
Wilayah Sintang dan Ketapang menjadi salah satu fokus karena memiliki sejumlah pusat kegiatan ekonomi yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar perdagangan, distribusi barang, dan investasi.
Pemprov Kalbar juga terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Dukungan tersebut diperlukan karena jalan provinsi memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan permukiman dan sentra ekonomi dengan jaringan jalan nasional.
“Walaupun jalan daerah bagus dan jalan nasional bagus, tetapi jalan provinsi sebagai penghubung dari jalan daerah ke jalan nasional belum bagus, artinya perekonomian tidak akan baik. Investasi kita secara ekonomi juga belum maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Perbaikan konektivitas juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat hubungan antarkawasan sekaligus membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
