JAKARTA (kabarpublik) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007-2009, Antasari Azhar, meninggal dunia, Sabtu (8/11/2025). Ucapan duka cita disampaikan juru bicara lembaga antirasuah itu, Budi Prasetyo, beberapa saat lalu.
Melalui keterangan tertulis, Budi Prasetyo mengatakan, seluruh insan KPK merasa kehilangan atas berpulangnya salah satu tokoh penting dalam sejarah lembaga itu. Ucapan belasungkawa disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi almarhum memperkuat KPK di awal perjuangan.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Segenap insan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Antasari Azhar, Pimpinan KPK periode tahun 2007–2009,” kata Budi, di Jakarta.
Seluruh insan KPK, kata dia, mendoakan agar segala pengabdian dan perjuangan almarhum dalam memperjuangkan integritas serta pemberantasan korupsi di Indonesia, diterima Allah SWT sebagai amal ibadah.
“Ikhtiar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan almarhum semasa hidup menjadi amal ibadah yang melapangkan di surga Allah SWT,” tambahnya.
Selama bertugas sebagai jaksa dan ketua KPK, Antasari Azhar dikenal berintegritas tinggi dan memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran serta keberanian di lembaga KPK.
Sejumlah langkah progresif Antasari dalam pengungkapan kasus korupsi besar menjadi bagian penting dari sejarah penegakan hukum di Tanah Air. Dia dikenal sebagai pimpinan KPK yang berani dan tegas menjalankan tugas.
Langkah kontroversial dan berani pada masa kepemimpinannya adalah saat KPK menetapkan Aulia Pohan, besan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai tersangka kasus korupsi pada 2008.
Kasus yang sempat menjadi perhatian nasional itu menguak praktik gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi negara, sekaligus memperlihatkan ketegasan KPK di bawah kepemimpinan Antasari dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu.
Tentu saja langkah KPK itu menuai tekanan politik. Namun Antasari tetap berpegang pada prinsip hukum dan integritas lembaga. Dia menegaskan, KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan kepentingan politik.
