GORONTALO (KP) – Gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas se provinsi Gorontalo, Kamis (12/01/2017) mendatangi kantor DPRD provinsi Gorontalo di Botu. Para mahasiswa menunut berbagai kebijakan yang dianggapnya merugikan rakyat. Diantara tuntutan mahasiswa tersebut antara lain menolak kebijakan kenaikan administrasi STNK dan BPKB. Ini dipandang sangat membenani pemilik kendaraan bermotor. Disamping itu juga adalah kelonjakan harga cabe yang hingga mencapai 200 ribu rupiah. Kenaikan harga cabe benar-benar diluar dugaan dan sangat memberatkan ibu rumah tangga dan pebisnis makanan di tanah air.
Koordinator demo, Jefri, BEM Universitas Gorontalo mencoba menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD provinsi Gorontalo. Upaya ini mendapat penolakan dari pihak keamanan sehingga terjadi aksi tegang antara mahasiswa pendemo dengan pihak keamanan.
Beruntung pihak wakil rakyat bersedia melakukan negosiasi dengan pihak mahasiswa sehingga terjadi kesepakatan untuk menerima utusan perwakilan mahasiswa dari perwakilan BEM universitas se Gorontalo.
Wakil ketua DPRD, Daryanto Gobel, bersedia menemui 15 mahasiswa dari perwakilan unjuk rasa dan berdialog secara terbuka soal kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan tarif pajak STNK dan BPKB kendaraan. Olehnya para mahasiswa menolak dengan tegas kebijakan presiden Joko Widodo atas kenaikan tariff tersebut.
Bukan hanya itu juga, terdapat pekerja asing yang dipekerjakan di Gorontalo Utara dengan gaji standar 7 juta per bulan.
Mendengar aspirasi mahasiswa dari gabungan BEM se provinsi Gorontalo tersebut, Daryanto Gobel berjanji akan menyamapikan aspirasi ini ke DPR Pusat.”Kami akan tampung aspirasi para mahasiswa ini dan akan menyampaikannya ke DPR Pusat,” ungkap Daryanto Gobel. (*MM)
LAPORAN : RAHMAN MAHABU
Komentar