GORONTALO [kabarpublik.id] – Fenomena kasus sosial seperti permasalahan kemiskinan, masalah gepeng, anak anak korban asusila, pemerkosaan dan kasus bunuh diri yang terjadi di Provinsi Gorontalo, menjadi perhatian seluruh stakeholder di Gorontalo.
Melalui Focus Group Discussion (FGD), stakeholder yang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kanwil Kementerian Agama Gorontalo, FKUB Provinsi Gorontalo, HIMPSI Gorontalo, mahasiswa dan perwakilan masyarakat, duduk bersama berembuk mencari solusi terbaik terkait masalah sosial tersebut.
FGD tentang penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo ini, digelar di Ballroom Ipilo Yulia Hotel, Selasa (10/10/2023).
Kasubdit III Intelkam Polda Gorontalo, AKBP Roni Engahu S.Pd dalam paparannya menyebutkan, bahwa persoalan sosial yang menonjol di Provinsi Gorontalo yaitu kasus bunuh diri.
“Terhitung sejak bulan Januari sampai Oktober 2023, angka kasus bunuh diri ini sudah tercatat kurang lebih 30 kasus,” ucap AKBP Roni Angahu.
Menurut Roni, masalah sosial ini dipengaruhi oleh faktor disabilitas. Dimana seseorang frustasi dengan permasalahan sehingga memutuskan untuk bunuh diri.
Persoalan sosial ini tidak selamanya dapat di selesaikan secara hukum, namun perlu adanya kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat
“Kami Kepolisian sampai dengan saat ini, terus berupaya maksimal untuk mencegah upaya bunuh diri sedini mungkin, sejak dari niat untuk melakukan, sampai niat tersebut tidak jadi di lakukan,” ujar Roni Engahu.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone, ST. MM, juga menuturkan bahwa, masalah sosial adalah masalah sistemik. Dimana penyelesaiannya membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Hal ini membutuhkan action place untuk melahirkan program program yang dapat memecahkan permasalahan sosial di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Sementara itu, dari Kabid Biimas Islam Kakanwil Kemenag Gorontalo Asrul GH. Lasapa, menyebutkan bahwa penyebab penyakit masyarakat ini, antara lain masalah ekonomi, masalah keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan masalah kejiwaan.
Hal tersebut kata Asrul, tentunya membutuhkan upaya penanaman pengetahuan agama, pemberdayaan majelis taklim, optimalkan peran penyuluh agama.
“Penyakit masyarakat dalam perpektif agama dilakukan karena melanggar norma norma agama seperti judi, miras narkoba, bunuh diri dan lain lain,” ucap Asrul.
Dalam kesempatan itu, Ketua HIMPSI Gorontalo Dr. Sukma Botutihe M.Psi juga memberikan tanggapannya terkait permasalahan sosial tersebut.
Menurut Sukma, faktor pemicu dari berbagai permasalahan sosial adalah degradasi ketangguhan mental, daya empati yang semakin kurang, dan kurangnya interaksi sosial.
Bagi dia, Gerakan PFA menjadi hal penting untuk mengatasi persoalan sosial tersebut. Sebab, PFA adalah pendampingan psikologis yang diberikan segera dan secara sistematis kepada individu yang sedang mengalami kesulitan ataupun membutuhkan dukungan setelah sebuah peristiwa besar, termasuk bencana.
“Gerakan PFA adalah pertolongan pertama pada masalah masalah psikologis. Ini harus di sosialisasikan ke sekolah sekolah dan masyarakat luas,” pungkasnya.
Komentar