JAKARTA (kabarpublik) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pada pengelolaan dan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Puan, merespon hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional di Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025) silam.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Dalam Raker tersebut DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program itu.
“DPR sudah meminta payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung mendukung program MBG. Dengan begitu proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti terjadi sebelumnya,” katanya, saat memberi keterangan pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Puan juga meminta ada evaluasi dan perbaikan secara total dari pelaksanaan MBG. Supaya kedepannya proses penyediaan program MBG pun tidak lagi mempunyai masalah di lapangan.
Dia juga mengimbau seluruh kementerian/lembaga dan pihak terkait bisa mendukung upaya-upaya perbaikan pelaksanaan MBG. Puan melihat kebijakan itu berperan penting untuk memastikan keberlanjutan penerus bangsa.
“Kita harus sama-sama mendorong perbaikan di lapangan dan bisa segera dilakukan pihak-pihak terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia,” pungkasnya.
