JAKARTA (kabarpublik.id) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Tengah meraih penilaian terbaik I di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) 2026.
Rakor yang mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi” tersebut digelar di Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Dalam kegiatan itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memaparkan hasil penilaian terhadap sejumlah kantor wilayah. Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah mencatat nilai tertinggi, yakni 85,79.
Posisi berikutnya ditempati Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dengan nilai 84,72, Banten 83,22, Bali 82,13, dan Sumatera Utara 82,00.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pemasyarakatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Agus Andrianto menegaskan, hasil penilaian tidak boleh hanya menjadi catatan capaian, tetapi harus menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Menurut dia, setiap pimpinan harus memiliki rencana tindak lanjut yang jelas setelah pelaksanaan rakor, termasuk pembagian tanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, serta mekanisme pelaporan.
“Setelah rakor ini selesai, setiap pimpinan harus memiliki kejelasan apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus diselesaikan, bagaimana mencapai keberhasilan yang dapat diukur, dan bagaimana hasilnya dilaporkan,” kata Agus.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan, capaian terbaik I merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan keberhasilan individu maupun satuan kerja tertentu, melainkan buah dari konsistensi, soliditas, dan komitmen bersama.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama, konsistensi, soliditas, dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah. Namun, penilaian terbaik bukanlah akhir. Ini justru menjadi tanggung jawab untuk mempertahankan kinerja sekaligus terus melakukan pembenahan,” ujar Mardi.
Mardi juga meminta seluruh kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan petugas pemasyarakatan tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk menjaga integritas, memperkuat profesionalisme, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar kinerja secara konsisten di seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah.
“Prestasi ini harus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus berbenah. Setiap petugas harus menjaga integritas, memberikan pelayanan terbaik, dan menjadikan capaian ini sebagai tanggung jawab bersama untuk membawa pemasyarakatan Jawa Tengah semakin baik,” tandasnya.
