Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Ismail Abas/ Mahmud
GORONTALO (KP) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Perhimpunan Lembaga Anti Korupsi (Pelakor) Gorontalo, Gerakan Koalisi aktivis LSM dan Mahasiswa masing-masing LSM SPAK yang dipimpin Rahmat Mamonto, AMMPD dipimpin Taufik Buhungo, selaku Pembina PELAKOR bersama sejumlah deretan aktivis seperti Paris Djafar, Rahmat Zees, Abdul Wahidin, Irkam Tine, Jefri Polinggapo, dan Nawiranto Polinggapo selaku coordinator aksi, Kamis (22/11/2018) mendatangai pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang ditemui langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaur Dewilmar mengusung kasus korupsi yang diduga mandek di kantor Kejati itu.
Dalam keterangannya koalisi aktivis LSM ini meminta kepada Kejati untuk segera memproses hukum dugaan korupsi pada pembangunan stadion Gedung Olahraga milik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang sudah berlarut-larut ditangani pihak Kejaksaan sejak tahun 2014 silam.
Dihadapan perwakilan massa aksi, Kajati Firdaus Dewilmar menegasan bahwa dirinya serta seluruh penyidik Kejati tidak dalam tekanan atau merasa ditekan. Kejaksaan masih tetap objektif, dan apa yang diragukan oleh sebagian kelompok, ungkap Dewilmar, karena ketidaktahuan mereka atas bebebrapa penanganan perkara yang telah berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan.
“Kami masih fokus untuk menyelesaikan kasus pembebasan lahan GORR. Soal kasus fasilitas olahraga GOR UNG sedang kami telaah dan pasti akan ditindaklanjuti,” tegas Dewilamar yang meyakinkan kelompok pengunjuk rasa dengan beberapa kasus yang sedang ditangani termasuk kasus yang menimpa Bupati Bone Bolango Hamim Pou.
“Sekali lagi untuk kasus GOR UNG sedang kami tangani. Bahkan, pengadaan alat laboratorium tahun 2010 akan dibuka lagi dan dipelajari konstruksinya. Jadi kami memohon kesabaran masyarakat atas penanganan kasus korupsi di daerah ini,” ungkap Kajati.
Namun demikian, dirinya meminta kepada masyarakat untuk dapat mengedepankan etika dan kesopanan dalam menyampaikan pendapat didepan umum. Namun dirinya tetap membuka diri untuk dikritik dan dikontrol terkait dengan penanganan kasus korupsi di UNG.#(KP)
