JAKARTA (kabarpublik.id) – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, warga Palmerah, Jakarta Barat, mendesak pemerintah menghapus utang pinjaman online (pinjol) masyarakat serta memperluas lapangan kerja.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat (TR) No Drama-Drama, No Setting-Setting! Ini Asli Kondisi yang Dialami Warga di Tengah 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang digelar di Jalan Haji Mula, RT 01/RW 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/10/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Tokoh masyarakat Palmerah, Abdul Malik Hamzah, mengatakan banyak warga terpaksa menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kehilangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh penghasilan.
Menurutnya, ketidakmampuan membayar cicilan pinjol telah menimbulkan persoalan serius, mulai dari tekanan psikologis hingga konflik rumah tangga.
“Banyak warga kami yang menganggur, akhirnya menggunakan pinjol untuk menyambung hidup. Ketika tidak mampu membayar, ada yang nyaris bunuh diri, bahkan rumah tangganya terancam perceraian,” kata Abdul Malik.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat, termasuk mempertimbangkan penghapusan utang pinjol secara menyeluruh.
“Dalam diskusi Titipan Rakyat ini, kami meminta Presiden Prabowo menghapus seluruh utang pinjol rakyat Indonesia dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Pinjol untuk Kebutuhan Hidup Jadi Sorotan
Peneliti IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Riko, persoalan semakin mengkhawatirkan ketika pinjaman digunakan bukan untuk kegiatan produktif, melainkan memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli makanan, membayar kontrakan, dan membiayai kebutuhan anak.
“Ketika masyarakat terpaksa berutang untuk bertahan hidup, pemerintah perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai sinyal alarm tanda bahaya,” kata Riko.
Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang perlu ditangani melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Sementara itu, pendiri Indonesia Public Policy, Fadly Zikry, mendorong pemerintah mengevaluasi efektivitas program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” ujar Fadly.
Formappi Minta DPR Perkuat Pengawasan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, turut menyoroti persoalan pengangguran yang mendorong masyarakat menjadikan pinjaman online sebagai pilihan untuk bertahan hidup.
Lucius menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia mengkritik lemahnya pengawasan parlemen yang dinilainya berkaitan dengan besarnya dukungan kekuatan politik di DPR terhadap pemerintah.
“Coba bayangkan, gedung DPR yang jaraknya hanya sekitar satu kilometer dari Palmerah, tetapi di sini masih banyak persoalan pengangguran yang berujung pada pinjol. DPR sekarang ini sepertinya sudah terlalu pro terhadap pemerintah,” kata Lucius.
Menurutnya, DPR seharusnya lebih aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi Titipan Rakyat tersebut menjadi wadah bagi warga Palmerah untuk menyampaikan persoalan ekonomi yang mereka hadapi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui forum itu, warga berharap pemerintah memberikan solusi nyata terhadap persoalan pengangguran, tekanan ekonomi rumah tangga, dan beban utang pinjaman online.
Meski demikian, tuntutan penghapusan seluruh utang pinjol masih berupa aspirasi masyarakat dan belum menjadi kebijakan pemerintah.
