BANDA ACEH (kabarpublik.id) – Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A. Gani, menyerap aspirasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) terkait penguatan mitigasi bencana, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Aspirasi tersebut dihimpun Darwati saat mengunjungi Kantor BPBA di Banda Aceh, Jumat (16/10/2026). Pertemuan itu membahas berbagai tantangan penanggulangan bencana di Aceh, mulai dari keterbatasan anggaran, kendala regulasi, penguatan kelembagaan hingga kebutuhan sarana dan prasarana.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Darwati mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mendengar langsung persoalan yang dihadapi BPBA agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Sebagai anggota Komite IV dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, ia juga ingin mengetahui sejauh mana regulasi kebencanaan mendukung penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di Aceh.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mendengar langsung apa saja persoalan yang dihadapi BPBA, termasuk kendala dalam pelaksanaan rehab-rekon. Seluruh masukan ini akan kami catat dan bawa ke Jakarta untuk dibahas bersama BULD DPD RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Darwati.
Ia turut menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah laporan mengenai hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang yang kembali terendam banjir.
Menurut Darwati, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
BPBA Usulkan Penguatan Mitigasi dan Gudang Logistik
Kepala BPBA, Bahron Bakti, menjelaskan bahwa Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan petugas, dan koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Bahron mengusulkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) BPBA di sejumlah wilayah strategis. Unit tersebut diharapkan dilengkapi gudang logistik untuk mempercepat respons darurat dan penyaluran bantuan ketika bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan semua pihak. Kami mengusulkan pembentukan UPTD BPBA di sejumlah wilayah strategis yang dilengkapi gudang logistik agar respons penanganan dan distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi,” kata Bahron.
Selain pembentukan UPTD, BPBA menyampaikan sejumlah kebutuhan lain, antara lain pembangunan gudang logistik di wilayah tengah, timur, dan barat selatan Aceh.
BPBA juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan serta dukungan anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Dukungan pemerintah pusat turut diharapkan dapat memperkuat kewenangan dan pendanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan lebih efektif.
Darwati Bawa Aspirasi BPBA ke DPD RI
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Darwati mengapresiasi keterbukaan jajaran BPBA dalam menyampaikan persoalan dan kebutuhan penanggulangan bencana di Aceh.
Ia memastikan aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan bersama BULD DPD RI untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.
Darwati menegaskan, penanganan bencana memerlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga terkait. Koordinasi yang kuat diperlukan agar respons terhadap bencana dan pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.
“Kami memahami bahwa penanganan bencana bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Apa yang disampaikan BPBA hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Harapannya, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sehingga penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” tutup Darwati.
