Laporan : Maulina
Editor : YR
JAWA BARAT [kabarpublik.id] – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan belum lama ini di Swiss Belinn Jababeka-Cikarang.
H. Entah Ismanto, SH,MM, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan bagian pelaksanaan tahun kedua dokumen pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan bupati bekasi nomor 193 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.
“Penyusunan RKPD untuk menjamin dan memastikan keterkaitan, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, penganggaran dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang menyeluruh,” katanya.
Lanjutnya dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2024 Memfokuskan pada 2 Tujuan Daerah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Upaya menurunkan kemiskinan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesempatan kerja untuk menurunkan pengangguran. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dilakukan melalui upaya perbaikan pendidikan, kesehatan, gizi masyarakat melalui stabilitas harga, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta pemerataan kesempatan bagi wanita, anak, pemuda, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,”jabarnya.
Sedangkan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja difokuskan pembangunan dilakukan melalui upaya peningkatan keterampilan pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan, serta upaya mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru melalui pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan umkm, serta penanaman modal.
Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah fokus utama yang menjadi sasaran pemerintah kabupaten bekasi adalah melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, peningkatan kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Fokus tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Kabupaten Bekasi yang dipengaruhi oleh Kabupaten Bekasi sebagai wilayah industri dan untuk menarik investasi dari luar. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah dengan kondusivitas wilayah, lingkungan dan infrastruktur yang baik juga dapat mendorong pembukaan usaha-usaha baru yang tidak hanya bersifat besar, tapi juga yang sifatnya mikro, kecil, dan menengah. Upaya ini juga sebagaimana halnya dalam upaya penurunan kemiskinan, juga tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekasi sendirian, tapi juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak,”serunya.
Untuk itu pemerintah bersama seluruh stakeholder perlu mengoptimalkan berbagai strategi, terobosan dan inovasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan serta keterbatasan pendanaan pembangunan.
“Melalui kegiatan forum konsultasi publik ini diharapkan pemerintah daerah mendapatkan berbagai saran dan masukan dari stakeholder yang selanjutnya sebagai bahan penyempurnaan dan penyelarasan program dan kegiatan oleh perangkat daerah pada tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten,” pungkas H. Entah.
Kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder itu meliputi perguruan tinggi, asosiasi profesi dan organisasi kemasyarakatan serta lainnya.
Pada kegiatan kali ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan gagasan serta usulan inovatif dalam menyempurnakan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. #[KP]
Komentar