Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Badan Keuangan Kota Gorontalo bertekad untuk memenuhi target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 tahun 2024 sebesar Rp 13.500.000.000, sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Nooryanto, mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan RT RW, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut.
“Pengurus RT, RW, lurah, camat, dan lembaga pemberdayaan masyarakat dapat membantu dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, sekaligus mensosialisasikan PBB kepada masyarakat,” ucap Nooryanto, Sabtu (20/01/2024).
Dalam mendistribusikan SPPT PBB ini kata Nooryanto, pihaknya akan memberikan insentif sebesar Rp 5.000 setiap lembarnya kepada pihak-pihak yang terlibat.
“Kami telah menyediakan insentif kepada mereka setiap lembar SPPT PBB yang telah didistribusikan dan telah diterima Wajib Pajak PBB P2,” ujarnya.
Selain insentif, Badan Keuangan Kota Gorontalo juga menyiapkan penghargaan bagi kelurahan dengan capaian PBB tertinggi yang melewati target. Penghargaan tersebut, berupa penambahan anggaran atau hadiah barang untuk keperluan operasional kelurahan.
“Ini sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas kerja keras dan kontribusi mereka di lapangan,” kata Nooryanto.
Sebagai informasi, bahwa saat ini Badan Keuangan Kota Gorontalo tengah melakukan persiapan pencetakan SPPT PBB 2024, yang direncanakan pada awal April 2024 akan didistribusikan.
“Hal ini, dikarenakan ada beberapa objek PBB yang mengalami perubahan, diantaranya terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan objek tanah atau bangunan sesuai kondisi di lapangan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Nooryanto juga mengakui bahwa target PBB tahun 2023 belum dapat terpenuhi. Dimana, target PBB sebesar Rp.13.075.000.000, yang terealisasi hanya sebesar Rp. 11.552.186.794 atau 88,35 persen.
Hal ini kata dia, disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 dan masa transisi pemulihan ekonomi para wajib pajak.
“Kita akan upayakan realisasi PBB tahun 2024 akan tercapai dari target yang telah ditetapkan di APBD. Kita berharap masyarakat wajib pajak PBB akan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya
