oleh

DPD RI dan Fema IPB Gelar Uji Sahih RUU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

-BERITA-1.431 views

Laporan : Ati Modjo
Editor : YR

BOGOR [kabarpublik.id] – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University menggelar seminar uji sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Acara ini dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) di Swiss Bell Hotel, Bogor. Yang dimulai dengan sambutan dari Ketua Komite ll DPD RI, Yorrys Raweyai, dan Prof. Dr. Ujang Sumarwan, MSc. (Dekan FEMA IPB). Serta  dihadiri oleh sebagian anggota DPD RI, para Dosen/Akademisi dari IPB dan Polbangtan Bogor, perwakilan penyuluh dari Kabupaten Bogor, serta mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IPB.

Dalam sambutannya, Yorrys Raweyai, mengatakan bahwa RUU SP3K ini hadir untuk menyikapi berbagai perubahan/dinamika terkait penyuluhan saat ini. Tujuan uji sahih ini kata dia, adalah untuk mengkaji apakah perubahan UU ini penting atau tidak, dari berbagai perspektif stakeholders.

“Ada beberapa isu pokok dalam naskah akdemik RUU fungsionalisasi penyuluh, kapsitas penyuluh, partisipasi, kelembagaan, sinkronisasi, digitalisasi dan teknologi, serta pendanaan,” ujarnya.

Sejauh ini, DPD telah melaksanakan berbagai tahapan dalam penyusunan RUU ini, yaitu penjaringan aspirasi, pembuatan naskah akademik dan uji sahih yang dilaksanakan di IPB dan Universitas Lampung.

“Tahapan berikutnya adalah finalisasi, harmonisasi dan pengambilan keputusan pada sidang paripurna,” jelasnya

Sementara itu, Prof Dr. Ujang Sumarwan, Dekan FEMA IPB, pada sambutannya mengatakan bahwa IPB menyambut baik atas uji sahih RUU ini. Inisiatif pembahasan RUU ini merupakan bentuk perhatian senator untuk mewujudkan SDGS yang merupakan komitmen be sama melalui pembangunan manusia.

“Salah satu kunci keberhasilan penyuluhan di negara lain adalah adanya koordinasi yang baik dan integrasi penyuluhan antara berbagai stakeholders,” tutur sang Profesor FEMA IPB

Diketahui acara ini dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber, yang menghadirikan pembicara, yaitu Prof. Dr. Sumardjo, MS (Guru Besar FEMA IPB) mewakili Tim Perumus RUU Perubahan SP3K, Dr. Siti Amanah, MSc, Wakil Dekan FEMA IPB, Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat(SKPM) dan Dr. Anna Fatchiya, MSi (Dosen Departemen SKPM), dan Dr. Ahmad Redi, SH. MH, pakar hukum dari Universitas Tarumanegara. Dan dipandu langsung oleh Dr, Ir. Dwi Sadono, MSi, Dosen SKPM, FEMA IPB.

Dalam diskusi itu pembicara pertama, Prof Dr. Sumardjo, MS, mewakili Tim Perumus RUU Perubahan UU SP3K menyampaikan point-point penting materi RUU SP3K. Salah satunya adalah bahwa ke depan kelembagaan penyuluhan perlu diperkuat.

Guru Besar FEMA IPB ini mengatakan bahwa perlunya pengutan fungsi BPP Kecamatan sebagai pusat data dan informasi, penumbuhkembangan kelembagaan petani, tempat konsultansi agribisnis, pusat pembelajaran, dan pusat pengembangan kemitraan, koordinasi serta integrasi program pengembangan pertanian.

Selanjutnya pembicara kedua, Dr. Ir. Siti Amanah, MSc, yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI) ini menyampaikan bahwa penyuluhan merupakan investasi modal manusia, sehingga penyuluhan memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas/ kinerja SDM.

Sebab, penyuluhan merupakan sistem dan memerlukan kondisi yang kondusif agar sistem tersebut dapat bekerja dengan baik. Aspek pembangunan berkelanjutan dalam RUU perlu mendapat perhatian agar produk yang diha silkan aman bagi manusia, lingkungan dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kemudian pembicara ketiga, Dr. Ir. Anna Fatchya, MSi, menyampaikan beberapa saran terhadap materi RUU, antara lain program penyuluhan sebaiknya diintegrasikan dengan program pembangunan desa, dan dibahas pada Musrenbangdes.

Dr. Anna juga menyarankan perlunya peninjauan kembali perbedaan status kepegawaian antara penyuluh sebagai pegawai pusat, penyuluh kehutanan di Provinsi, dan penyuluh pertanian di Kabupaten/ Kota, sedangkan area kerjanya sama di satu Kabupaten/ Kota.

Perbedaan status kepegawaian ini yang akan menimbulkan masalah-masalah, seperti koordinasi kerja, pengawasan dan pelaporan, perbedaan mekanisme kerja dan lain-lain.

Dan pembicara berikutnya, Dr. Ahmad Redi, SH. MH, pakar hukum dari Universitas Tarumanegara, menyarankan bahwa UU 16 tahun 2006 yang diubah tersebut lebih baik dicabut, dan disusun kembali dalam UU yang baru, mengingat materi perubahan pada RUU SP3K lebih dari 50%.

Menurut Dr Redi, RUU perubahan hanya akan menambah jumlah peraturan perundang-undangan baru sehingga menambah obesitas regulasi, selain itu UU Perubahan secara teknis cenderung menyulitkan norm adresaat dalam membaca, memahami, dan mengintegrasikan dua UU mengenai materi yang sama.

Setelah paparan dari para narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi/ tanggapan dari forum. Umar Hamzah, sebagai Penyuluh Swadaya, menyarankan agar penyuluh disatukan lagi dalam satu badan agar memudahkan dalam teknis maupun pelaksanaannya.

Dan Dr. Lukman Effendy, Dosen Polbangtan Bogor, memberikan penegasan bahwa kelembagaan penyuluhan sangat perlu, dan harus kuat.

Ahmad Bastari (Penyuluh Swadaya, Ketua Gapoktan di Cikarawang, Bogor), menyampaikan petani dan penyuluh perlu difasilit asi berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi/ inovasi-inovasi terbaru.

Dr. Herry Bahrizal Tanjung (Unand, Padang), kedepan BPP Kecamatan perlu difungsikan sebagai “kantor bersama”, seperti model Kostratani, sebagai pusat informasi dan data.

Dr. Yoyon Haryanto (Polbangtan Bogor), kelembagaan penyuluhan tegerus dengan kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dan terakhir Dr. Ninuk Purnaningsih (Dosen IPB, Bogor), menyampaikan perlu ada sinergi antar UU SP3K dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
8
+1
3
+1
0
+1
12
+1
0
+1
1
+1
0

Komentar

News Feed