oleh

Gubernur Mahyeldi Gelar Rakor Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat

Laporan : Jhen / Editor : YR

PADANG [kabarpublik.id] – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memimpin rapat koordinasi RSUD se-Sumbar membahas penanganan COVID-19 di daerah itu di antaranya terkait input data pasien, kekurangan SDM, pengadaan oksigen dan pengadaan tambahan peralatan Rumah Sakit.

“Input data dari masing-masing rumah sakit sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam penanganan COVID-19. Data itu diantaranya terkait pasien yang dirawat, keterisian tempat tidur hingga kebutuhan oksigen,” katanya dalam rapat yang digelar secara virtual di Auditorium Gubernur, Sabtu (31/7/2021).

Terkait kekurangan SDM kesehatan yang dikeluhkan banyak RS dalam penanganan COVID-19, ada dua solusi yang menurutnya sangat memungkinkan diantara dengan pola perekrutan baru dan kerjasama dengan sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Sumbar.

“Dua solusi ini harus segera dijajaki agar persoalan kekurangan SDM bisa segera diatasi,” ujarnya.

Beberapa rumah sakit juga mengeluhkan kekurangan peralatan untuk penanganan COVID-19 terutama setelah dilakukan penambahan alokasi tempat tidur untuk mengurangi BOR.

Beberapa daerah sudah berusaha mengantisipasi kekurangan peralatan ini dengan melakukan pengadaan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dibolehkan refocusing 8 persen anggaran untuk penanganan COVID-19 di daerah.

Alokasi anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk penambahan peralatan dan obat-obatan di Rumah Sakit. Namun untuk pemanfaatannya harus berkonsultasi dengan OPD terkait seperti Inspektorat di kabupaten kota atau provinsi atau bisa juga ke BPKP.

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan administrasi dalam pemanfaatan dana sehingga bisa berujung pada kasus hukum.

Khusus untuk ketersediaan oksigen, Gubernur mengatakan Sumbarber telah membentuk Satgas oksigen yang berfungsi untuk memetakan kebutuhan serta distribusi oksigen dari daerah atau provinsi yang bersedia membantu ke Sumbar.

Satgas yang dipimpin oleh asisten II Setdaprov Sumbar itu membawahi Dinas Kesehatan untuk memetakan kebutuhan oksigen dan Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk distribusi.

“Satgas ini harus bekerja secepatnya sehingga tidak terjadi lagi kekurangan oksigen untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang merawat pasien COVID-19,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi menginformasikan kepatuhan rumah sakit untuk menginput data di Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) online masih kurang yaitu hanya mencapai 76 persen dari 81 rumah sakit yang terdaftar.

Dia meminta Direktur Utama Rumah Sakit untuk memastikan penginputan data tersebut karena data itulah yang menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah pusat untuk membantu kebutuhan di daerah dalam penanggulangan COVID-19.

“Data itu juga digunakan oleh zat gas oksigen Sumbar untuk memetakan kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit,” katanya.

Sementara untuk keterisian rumah sakit (BOR) Sumbar secara umum saat ini 76,99 persen. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah masuk kategori merah BOR-nya di atas 80 persen yaitu Kabupaten 50 Kota (100 persen) dari 17 tempat tidur yang tersedia.

Kota Sawahlunto (92 persen). Meski sudah menambah tepat tidur dari 7 menjadi 25 tetapi karena peningkatan kasus BOR meningkat signifikan.

BOR Kabupaten Agam 91,43 persen dan Kota Padang 84 persen. Khusus Kota Padang bisa dipahami karena banyak pasien yang dirujuk dari daerah sehingga BOR nya menjadi tinggi.

Terkait kebutuhan oksigen, gambarannya kebutuhan oksigen liquid 506 M3 sehari, tabung kecil 100 M3 sehari tabung sedang 56 M3 dan
tabung besar 15.650 M3.

Kebutuhan itu diantisipasi dari bantuan tiga provinsi yang diupayakan masing-masing Riau, Sumsel dan Sumut. Juga diminta enam distributor untuk mengutamakan kebutuhan rumah sakit.

Terkait bantuan oksigen dari luar provinsi dibutuhkan anggaran untuk distribusi diperkirakan Rp2000 per kilogram.

Dalam rapat koordinasi itu Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi,
Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman, Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumadi, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar Hasben Hendri.

Masih dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, Pemerintah provinsi Sumatera Barat juga meminta dukungan untuk penyediaan obat, ventilator dan vaksin dari pemerintah pusat

Gubernur Mahyeldi dalam rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 di luar Jawa – Bali, Sabtu (31/7/2021) mengatakan pihaknya sudah mengupayakan tambahan alokasi ruangan dan tempat tidur untuk pasien COVID-19. Namun kemudian muncul persoalan kekurangan peralatan di ruangan yang ditambahkan itu.

“Untuk itu kami berharap ada dukungan dari pusat untuk sarana dan prasarana di ruangan yang baru dialokasikan untuk pasien COVID-19 ini terutama untuk ventilator,” katanya.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk membantu ketersediaan obat COVID-19 yang mulai kurang di daerah itu. Ia sudah melakukan pengecekan ke beberapa rumah sakit dan kekurangan obat menjadi salah satu kendala yang harus segera diantisipasi.

Sementara untuk ketersediaan oksigen Mahyeldi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemasok yang ada di Sumbar untuk memprioritaskan kebutuhan rumah sakit. Koordinasi juga dilakukan dengan beberapa Gubernur provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

“Beberapa provinsi sudah bersedia membantu pasokan oksigen Sumbar. Namun kita harus memikirkan proses distribusi karena sebagian armada truk pengangkut oksigen yang ada di Sumatera saat ini banyak yang beroperasi di Jawa. Kalau bisa kami minta dukungan untuk distribusi ini,” ujarnya

Ia menyebut meski sudah ada beberapa solusi yang bisa diambil namun untuk kebutuhan harian oksigen di rumah sakit masih tetap membutuhkan dukungan dari Kementerian Kesehatan agar tidak terjadi kelangkaan.

“Terakhir kami juga butuh dukungan untuk ketersediaan vaksin karena seluruh vaksin yang didistribusikan ke Sumbar sudah terpakai semuanya,” katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui bantuan 2 juta paket obat COVID-19 yang akan didistribusikan ke semua Puskesmas melalui TNI.

Obat itu untuk mempertebal stok di tingkat Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pasien isolasi mandiri di daerah.

Namun berdasarkan evaluasi memang belum semua paket obat-obatan itu yang telah sampai ke Puskesmas. Untuk itu ia akan berkoordinasi lagi dengan panglima TNI.

Untuk vaksin ia mengatakan jumlah yang diterima secara nasional memang baru mencapai 21 persen karena itu angkanya tidak berbeda jauh dengan yang didistribusikan di daerah.

Namun dalam minggu kedua Agustus sudah dijadwalkan datang 50 juta dosis vaksin yang segera akan dibagikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara terkait oksigen ia meminta provinsi untuk segera membentuk Satgas oksigen agar bisa berkoordinasi langsung untuk mengatur pola distribusi oksigen ke provinsi.

“Satgas oksigen ini penting karena akan berkordinasi setiap hari dengan Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan oksigen di daerah, jadi harus cepat dibentuk,” katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa Presiden berharap tingkat kasus COVID-19 ke depan bisa ditekan. Memang dengan testing yang semakin tinggi jumlah kasus aktif bisa naik karena itu yang perlu diperhatikan adalah BOR rumah sakit dan upaya meningkatkan penyembuhan.

“Kebijakan di hulu sangat penting juga kebijakan untuk penyediaan tempat isolasi terpusat. Ini harus jadi perhatian gubernur,” pungkasnya.#KP

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed