oleh

Pada Rakor GTRA Kabgor, Kakanwil Wartomo Paparkan Reforma Agraria di Provinsi Gorontalo

-BERITA-95 views

Laporan : Ifan S. Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hal tersebut sesuai amanat Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria.

Untuk mengidentifikasi masalah dilapangan, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Gorontalo tahun 2021, bertempat di Aston Hotel Kota Gorontalo, rabu (21/07/2021).

Pada Rakor yang bertajuk “Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Mandiri” ini dibuka oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Ir, Hadijah Tayeb, MM, yang mewakili Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Rakor tersebut, juga dihadiri oleh narasumber dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, Ir. Ibrahim Jantu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, Drs. Titianto Pauwen, M.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Drs. Nawir Tondako, ME, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayan, Salman, SP., M.Sc, dan Akademisi/ Dosen Universitas Negeri Gorontalo Dr. Eng. Sri Maryati, S.Si.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, A. Ptnh., SH. MH dalam laporannya mengatakan, secara Nasional target Reforma Agraria di Indonesia adalah sebesar 9 juta Ha yang terdiri dari legalisasi aset sebesar 4,5 juta Ha (tanah transmigrasi di luar kawasan hutan 0,6 juta Ha dan legalisasi aset melalui PTSL 3,9 juta Ha).

“Dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta Ha (HGU habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya sebesar 0,4 juta Ha dan pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta Ha),” ucapnya

Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, A. Ptnh., SH. MH saat memberikan sambutan pada Rakor GTRA Kabgor tahun 2021.
Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, A. Ptnh., SH. MH saat memberikan sambutan pada Rakor GTRA Kabgor tahun 2021.

Dirinya menambahkan untuk kondisi di Provinsi Gorontalo, masih memiliki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Dari estimasi tersebut, jumlah bidang tanah di Wilayah Provinsi Gorontalo (±559.874 bidang tanah) dan baru 316.694 (57%) bidang tanah yang sudah terdaftar. Serta ditinjau dari luas keseluruhan Kawasan Budidaya (479.313 Ha) dan baru seluas 177.113 Ha (37%) yang sudah terdaftar.

“Untuk tingkat kemiskinan sendiri, berdasarkan data BPS Tahun 2020 Provinsi Gorontalo berada pada peringkat ke-5 dengan presentase 15,5%,,,,”

“Serta adanya sengketa dan konflik agraria pada lokasi eks. HGU, tumpang tindih Kawasan Transmigrasi dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat,” ungkap Kakanwil Wartomo

Jajaran Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.
Jajaran Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Kakanwil Wartomo juga menyampaikan bahwa target pelaksanaan Reforma Agraria di Gorontalo tahun 2021 untuk Legalisasi Aset melalui PTSL sebanyak 31.402 bidang tanah, Pesertifikatan Transmigrasi 267 bidang, dan Redistribusi Tanah sebanyak bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan
sebanyak 3108 bidang.

Lebih lanjut kata Kakanwil, untuk data Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2021 Tanah Eks HGU tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

“Tanah eks HGU tersebut totalnya 116 bidang dengan luas 7.104 Ha. Dari 116 eks HGU tersebut yang sudah diidentifikasi dan
diinventarsisasi di lapangan sebanyak 43 bidang dengan rincian 15 Eks. HGU clean and clear dan 28 masih dalam proses penanganan penyelesaian masalah,” ucapnya

Kemudian Tanah Transmigrasi terdapat 7997 beban SHM Tanah Transmigrasi, hingga saat ini sudah terbit SHM sebanyak 1938 bidang dan 6059 bidang belum terbit SHM.

“Dan Tanah Pelepasan Kawasan
Berdasarkan hasil Inventarisasi Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan (IPTKH) Tahun 2019 di Kab. Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato seluas 3998 Ha yang terdiri dari 2458 bidang yang sampai saat ini belum terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo. #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed