oleh

Cegah Korupsi Di Malut, KPK RI Minta Pemprov Malut lakukan 8 Indikator Yang Harus Dibenahi.

SOFIFI [KABARPUBLIK.ID] – Guna mencegah adanya Korupsi yang lebih besar di Provinsi Maluku Utara di tahun 2021, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat dalam hal ini Bidang Pencegahan Korupsi Wilayah V melaksanakan  rapat dengan Pemprov Malut di Aula Rapat Lt.4 Kantor Gubernur Malut Puncak Gusale. Rabu (07/04/2021)

Untuk langkah pencegahan Korupsi tersebut,maka pihak KPK menyebutkan ada  8 indikator yang harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala Satgas Pencegahan KPK wilayah V Sugeng Basuki mengatakan, Kedatangan KPK ke Maluku Utara ini dengan membawa program pencegahan yakni mencegah adanya korupsi di Maluku Utara di tahun 2021.

“Kami adakan rapat dengan pemerintah Propinsi Malut serta dengan seluruh Kepala Daerah melalui zoom meeting guna untuk mensosialisasikan program pencegahan Korupsi di Maluku Utara” Tuturnya

Sugeng juga menambahkan ada 8 indikator yang harus dijaga oleh pemerintahan sekarang dan khusus buat pemerintahan yang baru di daerah – daerah agar bisa terhindar dari Korupsi.

“Ada delapan indikator yang harus dijaga yakni, pertama : Proses perencanaan anggaran, kedua : Proses pengadaan barang dan jasa, ketiga : soal proses perizinan yaitu pemohon izin dan pemberi ijin tidak boleh melakukan bertatap muka dan semuanya melalui sistem Aplikasi, keempat : Persoalan ASN,yaitu soal rotasi dan mutasi serta cara menerima pegawai harus kita dampingi, kelima : Menstabilkan fungsi kerja inspektorat agar bisa mengawal penyelewengan yang terjadi, keenam : Persoalan Optimalisasi pendapatan daerah, ketujuh : Terkait manajemen aset, kedelapan : Persoalan tata kelola dana desa,”Ungkapnya

Sugeng berharap agar pemerintah Maluku Utara bisa mencapai skor Nasional sebab Maluku Utara sekarang ini masih dibawah rata – rata yaitu nilai skornya karena di KPK itu menggunakan skor penilaian kepada pemerintah di seluruh indonesia.

“Skor Penilaian Provinsi Maluku Utara masih dibawah standar jadi KPK datang ingin membantu agar nilai skor Maluku Utara itu bisa lebih dari skor Nasional sebab skor nasional itu sebesar 70% kalau di Maluku Utara masih di tingkat 40%,”Harapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Kadir mengatakan, pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi kedatangan Satgas Pencegahan Korupsi KPK ke Maluku Utara.

“Saya rasa itu sangat baik agar bisa menjaga kita jangan keluar dari rel aturan – aturan itu,” Ujarnya

Samsudin juga bilang,KPK hanya memerintahkan kita untuk melakukan sesuai dengan ketentuan seperti menyangkut dengan Aplikasi agar kita bisa terhindar dari hal – hal yang salah,”Pungkasnya #[KP] 

Laporan : Iswadi

Editor     : YR

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed