oleh

Polda Jatim Bongkar Peredaran Regulator Tak Ber SNI

SURABAYA [kabarpublik.id] – Polda Jawa Timur berhasil membongkar peredaran regulator tekanan rendah yang tidak sesuai SNI, yang diperdagangkan kepada masyarakat.

Unit IV Subdit I (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, mengungkapkan bahwa Polda Jatim telah menetapkan satu orang tersangka, yakni pimpinan dari PT Cipta Orion Metal, selaku produsen yang telah memperdagangkan regulator merk Starcam yang tidak sesuai SNI.

Pengungkapan ini setelah penyidik melihat dari salah satu media adanya pemberitaan tentang pemusnahan terhadap regulator LPG. Dari situ, anggota akhirnya melakukan penyelidikan. Anggota mendatangi salah satu gudang di kawasan Margomulyo Indah, dan pergudangan Mutiara blok B-30, Surabaya.

“Selain itu juga dilakukan pengecekan di salah satu distributor yang ada di wilayah Jawa Timur,” jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (5/4/2021).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) dan di BBLM (Balai Besar Logam dan Mesin), bahwa regulator yang diperdagangkan ke masyarakat tidak terpenuhi unsur terhadap produk regulator tekanan rendah. “Peralatan regulator ini sangat berbahaya jika dipergunakan oleh konsumen atau masyatakat,” tambahnya.

Regulator ini disita dari 5 distributor dan satu produsen. Kelima distributor adalah PT Jaya Gembira, PT Paracom, CV Satelit, CV Utama dan CV Adma Totalindo. Sementara itu dari hasil penyelidikan, Polda Jatim mengamankan regulator sebanyak 34.913.000 buah.

Wadirsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi menjelaskan, bila regulator ini digunakan oleh masyarakat di dalam ruangan, maka itu akan membahayakan konsumen. Karena hasil uji, ada bunyi dan getaran. Dan jika ada percikan api, bisa menyebabkan kebakaran.

“Harganya tidak jauh berbeda dengan yang ada di lapangan. Namun dari segi keselamatan jauh berbeda dengan yang ber-SNI,” ujar AKBP Zulham.

Pasal 113 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menyebutkan ancaman hukuman penjara 5 tahun bagi pelanggar.

Laporan: Didik S
Editor: YR

Apa Reaksi Anda?
+1
8
+1
9
+1
10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed