BOALEMOHUKRIMJAKARTAKONTROL
Trending

SOEWITNO : SK MENDAGRI ATAS PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI BOALEMO DIDUGA KELIRU

Laporan : Tim KP Jakarta (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

JAKARTA [KP] – Surat Keptusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas pemberhentian sementara Bupati Boalemo melalui surat Nomor : 131.75-3846 tahun 2020 tertanggal 3 November 2020 yang diterima pada tanggal 07 November 2020.

Surat keputusan ini mendapat reaksi dan tanggapan dari warga masyarakat, Soewitno Kadji. Kepada kabarpublik.id, dirinya memberikan sanggahan serta tanggapan terkait SK Mendagri itu.

Berikut petikan wawancara kabarpublik.id (KP) dengan Soewitno Kadji (SK), Selasa (10/11/2020) :

KP : Bagaimana pendapat Anda dengan Keputusan Mendagri soal pemberhentian sementara Bupati Boalemo?

SK : Menurut hemat saya, surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian sementara terhadap Bupati Boalemo diduga telah terjadi suatu kehilafan atau kekeliruan terhadap penafsiran pasal 83 Ayat (1) dan (2) yang digunakan menjadi alasan hukum atas surat keputusan mendagri tentang hal tersebut.

Undang undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah pasal 83 ayat (1) dan (2), menjadi dasar hukum formil yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KP : Jadi menurut Anda keliru SK nya ?

SK : Subyek hukum atas pemberlakuan undang-undang ini adalah pemerintah daerah/ Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota atau Wakilnya, Bupati dan Wakilnya, dalam hal tentang pemberhentian sementara apabilah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan diatas.

Terhadap kepala daerah kabupaten Boalemo, undang undang pemerintah daerah nomor 23/2014 pasal 83 ayat (1) dan (2) ini tidak dapat diberlakukan kepada kepala daerah Boalemo, sebab proses hukum yang dijalaninya saat ini tidaklah berhubungan samasekali dengan jabatannya atau perbuatan pidana tidak dilakukan dalam jabatannya sebagai kepala daerah.

KP : Jadi harus bagaimana menyikapi persoalan masa lalu yang dilakukan oleh pribadi Darwis Moridu ?

SK : Dengan fakta kejadian atas perbuatan pidana yang dilakukannya sebelum ia sebagai kepala daerah, mestinya proses hukum atas perbuatan pidana ini dihentikan dulu atau dikesampingkan demi penegakan hukum atas kepentingan negara karena jabatannya sebagai kepala daerah yang menjalankan tugas kenegaraan didaerah untuk kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam undang undang Kejaksaan nomor 16/2004 pasal 39 huruf c, tentang penghentian perkara oleh Kejaksaan Agung sebagai kuasa negara dalam penegakan hukum, sebagaimana formilnya diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor 15/2020 tentang penghentian penuntutan perkara pidana demi kepentingan umum.

KP : Anda menilai SK itu cacat hukum ?

SK : Ya, dengan pertimbangan kedua undang undang diatas, maka proses hukum yang dijalani oleh kepala daerah kabupaten Boalemo dan SK Mendagri tentang pemberhentian sementara, diduga cacat hukum sebagaimana fakta hukum dari kedua undang undang tersebut.

Dan oleh karena SK Mendagri ini diduga melanggar ketentuan undang undang tentang pemerintahan daerah pasal 83 ayat 1 dan 2, maka SK Mendagri tidak dapat diberlakukan dan dipatuhi oleh kepala daerah yang dimaksud. Sebab SK tersebut terdapat suatu kekeliruan yang bersifat sangat mendasar yang kalau tetap diberlakukan akan berdampak negatif terhadap hukum administrasi keberlangsungan kebijakan pemerintahan daerah terhadap kepentingan publik.

Dan terhadap proses hukum pidana yang berjalan saat inipun, patut diduga melanggar ketentuan undang undang nomor 30/2014 tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pimpinan lembaga negara (yudikatif) dan berpotensi di PTUN kan oleh yang bersangkutan .   

KP : Dengan kondisi ini, menurut Anda apa yang akan dilakukan nanti ?

SK : Maka terhadap SK Mendagri ini, kepala daerah harus melakukan upaya pengajuan keberatan atau peninjauan kembali kepada pihak Depdagri sebagaimana sifat dari setiap surat keputusan yang menganut tentang hal perbaikan manakala terdapat suatu kekeliruan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 ayat 1 undang undang nomor 30/2014.

KP : Bagaimana seharusnya ketentuan pidananya ?

SK : Untuk kasus Pidana ketentuan pidana tetap mengedepankan Azas hukum Due process of the law, (persamaan hak dihadapan hukum) yang dipatuhi sebelum ketentuan itu diberlakukan UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jelas telah mengakomodir ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam menyandingkan norma hukum antara KUHP pasal 351 ayat 1 dan 2 dgn pasal 83 UU23/2014 pemerintahan Daerah serta UU/30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 77 ayat 1, sehinga lembaga yg memiliki kewenangan lebih berhati-hati agar tidak berimbas pada PTUN dan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Menarik untuk ditelusuri, sejauhmana upaya yang dilakukan pihak Bupati Darwis Moridu bersama tim kuasa hukumnya terkait persoalan ini. Kabarpublik.id akan memberikan informasi terupdate dari Jakarta dan Boalemo.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker