GORONTALOJAKARTANASIONAL
Trending

MAMPU MENGAWAL KENAIKAN DAK DI GORONTALO, RG BAKAL GANDENG BPK RI, BPKP DAN APARAT HUKUM TINGKATKAN PENGAWALAN ANGGARAN 2021

JAKARTA [KP] – APBN 2021 akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Selasa (29/09/2020) menjadi sebuah Undang-Undang. Dari catatan redaksi media ini, sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU APBN 2021.

Ke delapan fraksi tersebut yakni fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, serta fraksi PPP.

Paripurna ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, usai paripurna menyatakan apresiasi atas penetapan APBD 2021 itu. Karena menurutnya, berbagai perjuangan yang dilakukan sebagai anggota DPR RI untuk daerah Gorontalo bisa membuahkan hasil.

Kepada media ini Rachmat Gobel menegaskan seiring terjadinya kenaikan anggaran ini juga berpengaruh terhadap penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) naik, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota.

“Alhamdulillah anggaran untuk provinsi Gorontalo hingga ke kabupaten kota mengalami kenaikan,” ungkap Rachmat Gobel.

Kenaikan ini diharapkan Rachmat Gobel akan mampu membuka lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran serta mendongrak status kemiskinan di daerah Gorontalo yang sejak 20 tahun ini mengaklami stagnasi, sehingga predikat daerah miskin bisa terlepas.

Libatkan BPK RI, Aparat Hukum

Tak bisa dipungkiri, berbagai persoalan hukum terjadi terkait dengan penyalahgunaan anggaran yang dikucurkan dari pusat untuk daerah belakangan ini. Kontrol yang kurang membuat kondisi itu semakin parah. Akibatnya, banyak ASN, Kontraktor yang harus berurusan dengan hukum dan menjadi tumbalnya.

Kedepannya ini tentu tidak diinginkan oleh Rachmat Gobel. Sehingga dirinya melakukan perubahan kontrol dengan meningkatkan pengawasan dg melibatkan BPK RI dan penegak hukum di daerah.

“Dengan cara itu, kita bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dan kita mampu mencegah terjadinya korupsi di daerah Gorontalo, baik di provinsi maupun kabupaten kota,” tegas Rachmat Gobel.

Anggota DPR RI dari Dapil Gorontalo ini menegaskan jika hal ini bisa berjalan dengan baik, maka perlahan capaian untuk mengurai angka kemiskinan di Gorontalo bisa terwujud. Bahkan, anggaran yang diperjuangkan bisa dirasakan oleh rakyat dan bukan jatuh kepada oknum-oknum nakal yang hanya memikirkan dirinya sendiri.

“Saya yakin, jika pengawasannya dilakukan secara ketat dan para penegak hukum memiliki visi yang sama untuk memakmurkan rakyat Gorontalo, maka daerah ini bisa terhindar dari kemiskinan yang menjerat sejak 20 tahun lalu,” tegas Rachmat Gobel sambil menambahkan jika pencapain Gorontalo menjadi 5 termakmur se Indonesia akan terwujud.

Senada dengan itu, Staf ahli wakil ketua dpr ri Charles Budi Doku, mendukung upaya pengawasan yang siap dilakukan Bersama BPK RI, BPKP dan penegak hukum. Dengan apa yang ditargetkan oleh Rachmat Gobel, maka segala penyelewengan di daerah dapat diminimalisir dengan maksimal.

“Kuncinya memang pada pengawasan. Jika itu berjalan dengan baik, maka rakyatlah yang diuntungkan,” kata CBD yang juga mantan Wakil Walikota Gorontalo itu.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker