ACEHADVETORIALJAKARTA

GAMPONG GARDA TERDEPAN, TAEUN COVID-19 DI BUMI SERAMBI MEKKAH

Laporan : Tim KP (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

ACEH [KP] – Sebagai daerah khusus me­miliki karakteristik struktur kelembagaan pemerintahan yang berbeda dari provinsi lain. Unit terkecil peme­rintahan Aceh setingkat Desa disebut Gampong. Oleh sebab itu, gampong menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pasal 1 angka 6 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Gampong memiliki tugas dan fungsi yang cukup luas karena secara otonomi dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan syariat Islam sesuai dengan norma hokum ikanungedet, edetikanung agama (setiap hokum mengandung adat, dan setiap adat mengandung agama). Mereka berpedoman bahwa hokum adat merupakan anak kandung dari hukum agama. Kewenangan gampong secara legitimasi berdasarkan kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong dan ketentuan adat-istiadat.

Dalamkaitannya dengan Gampong, Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Nata Irawan dalam Webinar Taeun COVID-19 di Bumi Serambi Mekkah: MenguakGampong Aceh Lawan COVID-19, mendorong Pemerintah Desa harus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di GAMPONG untuk memastikan seluruh Desa di Indonesia menuju Adaptasi Kebiasaan Baru: Produktif dan Aman COVID-19.

Pemerintah Desa atau Gampong harus membangun program unggulan khas desa masing-masing, dalam rangka mengantarkan seluruh masyarakat desa untuk masuk ke pintu gerbang perubahan, yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru. Dengan mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri telah memberikan pembinaan bagi Pemerintah Desa dalam menghadapi wabah pandemic ini. Terhitung sejak 15 April 2020 sudah ada 4.181 gampong di Aceh yang membentuk Tim Siaga/Tanggap COVID-19, bahkan 1.467 gampong telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong untuk penanganan COVID-19.

Acara WEBINAR dibuka dengan sambutan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar, LetnanJenderal TNI Doni Monardo; Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan COVID 19 yang diwakilkan Berton Panjaitan, Kepala Pusdiklat PB; Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Nata Irawan; Ketua Disaster Risk Reduction Center (DRRC) UI Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D; dan Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Acara dimoderatori: dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D; dengan moderator Sekretaris Universitas Indonesia dan Ketua Umum AIPTKMI dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) dan Sekretaris Universitas Indonesia.

Narasumber webinar adalah Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT; Ketua TP-PKK Aceh Dyah ErtiIdawati; Penulis Buku Seri Aceh Dr. Herlina J. EL-Matury, ST., M.Kes; Penulis Buku Desa Tangguh Bencana Lawan Covid 19, Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han); Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Dr. Robiana Modjo, S.K.M., M.Kes; Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Ede Surya Darmawan, S.K.M., M.DM; Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Resiko Bencana (FPTPRB) Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, MT.

Bedah buku ini membahas sejumlah paparan dari berbagai narasumber: Ketua DPRD Aceh S.I.P. Dahlan Jamaluddin; Ketua Pengda IAKMI Aceh, Prof. Asnawi Abdullah, S.K.M., M.H.S.M., M.Sc. HPPF, DLSHTM, Ph.D; AIPTKMI Fajar Ariyanti, SKM., M.Kes., Ph.D; Ketua IDI Wilayah Aceh DR. Dr. Safrizal Rahman, M.Kes., SP.OT; Kepala Gampong Emperom, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh H.M. Hasyim Usman; Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika; Pengerak Milineal Lawan COVID-19 Dr. Akhyar, ST., MP., M.Eng; Perwakilan Dunia Usaha, Ricky Nelson; dan Ketua Komisi C MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Abdullah Sani, M.A.

Acara webinar dibuka dengan pernyataa bahwa Aceh adalah laboratorium bencana di Indonesia. Berbagai bencana alam silih berganti, mulai dari gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, sampai pada erupsi gunung berapi, semestinya menempa Aceh lebih tanggap secara dini (early respons).

Bagaimana dengan bencana non alam seperti wabah, epidemi, dan pandemi ? Pada masa lampau, wabah penyakit juga pernah melanda Aceh, walau tingkat penyebarannya tidak terlalu cepat karena factor teknologi transportasi yang masih terbatas. Wabah kolera pernah melanda Aceh pada akhir abad ke-19. Dibawa serdadu Belanda dari Batavia (Jakarta). Orang Aceh kemudian menyebut wabah dengan nama “taeun” atau “taeut” yang diadopsi dari bahasa Arab “thaun”.

Pengalaman wabah tersebut me­lahirkan pengetahuan baru yang diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya sebagai kearifan lokal Aceh

Pertama, garam. Garam dipercaya menjadi me­dia imunitas tubuh. Dalam tradisi masyarakat Aceh, garam digunakan sebagai “peucicap” (pengenalan rasa) kepada bayi sama halnya dengan madu. Ga­ram dan madu dipercaya memiliki khasiat memperkuat imun tubuh dan penangkal berbagai virus terhadap makanan yang disajikan.

Kedua, Ie Lam Guci (air dalam guci). Setiap rumah orang Aceh za­man dahulu pasti terdapat guci (kendi, pasu) yang berisi air bersih dengan gayung di depan rumah. Orang yang hendak ma­suk kerumah harus member­sihkan diri terlebih dahulu agar steril dari kotoran atau kuman. Tidak hanya guci, di rumah orang Aceh zaman dahulu juga terdapat sumur (kamar mandi) di bagian depan peka­rangan rumah, sehingga orang yang baru pulang harus mandi di luar rumah terlebih.

Ketiga, PakekGaca. Memaknai di jari tangan secara selang seling. Cara pemakaian tersebut di­artikan pemakaianinai selalu “jagajarak” ketika wabah me­landa. Pemakaianinai yang berjarak menjadi symbol untuk mengingatkan publik agar sela­lu jaga jarak.

Keempat, Pajoh Ranup. Mengunyah sirih dengan pinang dan kapur. Daun sirih sebagai antiseptic dan antimikroba mampu membunuh virus sars-cov-2. Daun sirih dimiliki hamper setiap pekarangan orang Aceh dan dikonsumsi setiap hari.

Kelima, Toet Leumang. Membakar lemang dari beras ke­tan menjadi sa­lah satu kebiasaan orang zaman dulu saat menghadapi wabah penyakit. Dengan membakar lemang menanda­kan orang yang mampu harus membantu warga yang miskin, membiasakan berbagi, dan ba­nyak kebaikan lainnya.

Keenam, Isolasi yang Sakit. Tradisi ini biasa dilakukan pada wabah “taeun” yang melanda ayam (manokkeunongtaeun). Ayam yang memiliki tanda-tanda ter­kena virus harus segera diisola­si dalam sangkar terpisah dari ayam lain. Lalu ayam diberi vaksin yang dikenal dengan istilah “meuntrimanok.”  

Keenam, Menggelar doa. Dengan keterbatasan manusia dalam menangani wabah tersebut, masyarakat Aceh percaya berdoa kepada Sang Pencipta akan memberikan perlindungan. Masyarakat Aceh menggelar doa dengan mem­baca “waquljaa-al haqqul wazaha qal baathil. Innal baathil akaanazahuuqa”, juga anjuran mem­baca Alquran terutama surah Al-Kahfi, Surah Yaasin, dan lain-lain.

Untuk itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan mengingatkan bahwa upaya mengatasi pandemic Virus Corona COVID-19 ini, merupakan wujud dan kesadaran bersama bahwa, tugas dimaksud bukan semata menjadi tugas dari Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 baik ditingkat Pusat maupun daerah bahkan desa/GAMPONG saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk dilakukan secara kolaboratif baik internal pemerintah maupun dengan aktor PENTAHELIX, yaitu masyarakat atau komunitas, akademisi, media massa bahkan dunia usaha atau philantropi.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK (TP PKK) Tri Tito Karnavian telah meluncurkan Gerakan Bersama Memakai Masker (Gebrak Masker) dengan memberdayakan Tim Penggerak PKK Pusat untuk secara massif menggerakkan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai PKK Desa/Kelurahan. Sesuai dengan arahan TP-PKK Pusat, Dyah ErtiIdawati; Ketua TP-PKK Aceh melaksakan Gebrak Masker di Aceh sebagai tim garda terdepan dalam sosialisasi pemutus mataratai peyerabaran COVID-19 di Aceh melalui 23 Kabupaten/Kota, 289 Kecamatan, 3.883 Masjid dan 6.497 Gampong

Gerakan ini sendiri bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 dengan mensosialisasi protocol kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, posyandu, kader kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat sampai pada tingkat desa.

Rachma Fitriati selaku penulis buku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 mengingatkan bahwa Gampong Desa miliki kelengkapan lembaga yang dapat digerakkan secara PENTAHELIX. Keuchik atau Kepala Gampong memiliki kewenangan untuk menarik PENTA-HELIX dari luar untuk menuju bencana. Keuchik memiliki kewenangan penerapan protocol kesehatan menjadi satu-satunya langkah pencegahan utama yang mutlak dilakukan. Pengawasan lapangan disertai pemberian sanksi bagi yang tidak patuh, harus betul-betul dilakukan agar kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protocol kesehatan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh seluruh masyarakat kita.

Yang juga menjadi sorotan dari salah satu penulis buku, Dr. Robiana Modjo, S.K.M., M.Kes; Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) adalah munculnya cluster baru COVID-19, yaitu kantor (termasuk potensi Kantor Desa). Untuk itu, slogan yang harus selalu didengungkan: Cegah Covid-19, Hindari 3K: (Keramaian, Kontak dekat dan Keterbatasan Sirkulasi Udara). Untuk itu, himbauan “Satu Desa, Satu Tenaga Kesehatan Masyarakat”, juga termasuk pelibatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, untuk mengatasi COVID-19 di tempat kerja.

Dengan buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 diharapkan Gampong memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Hal ini ditandai dengan kemampuan Pemerintah Desauntuk: (1) Mengendalikan penularan COVID-19; (2) Mengidentifikasi, mengisolasi, membantu warga untuk didiagnosis diobati kepelayanan kesehatan, melacak kontak dan membangun karantina berbasis masyarakat. ; (3) Melindungi kelompok rentan (populasi dengan komorbid & lansia) dan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti penduduk yang padat, mobilitas tinggi, dan buruknya kualitas udara.; (4) Mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja dan tempat keramaian, yaitu menghindari keramaian (tempat tertutup maupun tempat terbuka), selalu menjaga jarak fisik, selalu menggunakan masker bahkan di dalam ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan, serta menjaga etika dalam percakapan; (5) Mengenali risiko pendatang desa; dan (6) Pemerintah Desa harus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh Desa di Indonesia menuju Adaptasi Kebiasaan Baru: Produktif dan Aman COVID-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar megingatkan agar seluruh actor PENTAHELIX harus bekerja bahu-membahu dalam upaya penekanan kurva penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu, diharapkan kata “kerjasama” dapat benar-benar dilakukan (tidak hanya menjadi jargon semata untuk dapat memobilisasi sumber daya). Dalam hal ini masyarakat Aceh pun harus menjadi subjek dalam upaya penanggulangan COVID-19 sehingga membangun system kesehatan desa melalui pelibatan masyarakat menjadi semakin terasa urgensinya di masa pandem ini.#[KP/Adv]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker