KABGOROPINI
Trending

[OPINI PUBLIK] : PANGAN ITU “NYAWA BANGSA”

Oleh : Rustam Akili

(Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gorontalo)

PANGAN adalah hidup matinya suatu bangsa. Nyawa suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan pangan. Ini adalah isi pidato Presiden Soekarno, tahun 1952 di IPB. Gagasan di balik narasi cerdas ini, adalah penegasan bahwa negara harus campur tangan dengan segala urusan pangan. Artinya, untuk menjadi bangsa yang besar, negara harus berdaulat dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Kini, usia republik ini sudah 75 tahun. Kewajiban negara ini dalam urusan pangan diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang kemandirian pangan. Regulasi ini menyatakan bahwa negara berkewajiban dan harus mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam di dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Keterpenuhan pangan

oleh negara sampai pada tingkat perseorangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan mulai dari aspek kuantitas jumlah, kualitas mutu, aman dikonsumsi, keanekaragaman, ketercukupan gizi, dan keterjangkauan secara ekonomi dan berkelanjutan.

Pertanyaan menariknya adalah bagaimana kondisi pangan di Indonesia saat ini? Mengutip Global Food Security Index (Sumber: Kementerian Pertanian, 2019), pada tahun 2016, Indonesia masih berada pada ranking 71 dari 113 negara dengan indeks skor 50,6. Skor ini mengalami peningkatan pada tahun 2019, peringkat Indonesia naik menjadi 48 dari 113 negara, dengan indeks skor 61,3.

Untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya kerawanan pangan di Indonesia secara kompreshensif, Kementerian Pertanian menggunakan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Ada sembilan indikator dalam pemetaan FSVA ini, yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Hasil FSVA 2019 terdapat 345 kabupaten (83%) dan 93 kota (95%) termasuk dalam kategori tahan pangan. Secara total, 438 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota termasuk tahan pangan. Jumlah

kabupaten/kota ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) dari 88 kab/kota pada tahun 2018 turun menjadi 76 kab/kota (terjadi penurunan sebanyak 12 kabupaten/kota) pada tahun 2019 (Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2019).Bagaimana dengan Gorontalo? Di Provinsi Gorontalo, kecenderungan tingginya tingkat kerawanan pangan ini dapat dicerminkan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin sebesar 16,81 persen pada tahun 2018. Secara nasional, Provinsi Gorontalo ada di urutan kelima yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi setelah Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku (Sumber: Bappenas, 2018). Menariknya, predikat ini cenderung bertahan hingga usia Provinsi Gorontalo menjelang 20 tahun. Khusus di Kabupaten Gorontalo, data BPS 2018, menunjukkan hampir dua pertiga (40%) penduduk miskin ada di wilayah ini.

Hingga di titik ini, patut diketengahkan pertanyaan, apa masalahnya? Apa solusi terbaik?

Mengapa Gorontalo, sejak berdiri sebagai provinsi sendiri di tahun 2001, tak pernah bisa keluar dari perangkap kemiskinan?….(berlanjut)##

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker