OPINI
Trending

[OPINI PUBLIK] : GAGAL PAHAM FUNGSI JURU BICARA (JUBIR)

Oleh : Noval Sufriyanto Talani, S.Sn., M.Ds, M.Si (Dosen FIS UNG)

“Bersangkutan kan belum teruji, tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, hanya sebatas mencalonkan saja, jadi ya tidak paham lah soal kerja-kerja kepala daerah, biasalah, dibalik kesuksesan pasti ada yang tidak sukses, yang bersangkutan kan tidak pernah sukses menjadi kepala daerah”.

Kutipan di atas merupakan pernyataan Juru Bicara (Jubir) Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad yang diberitakan oleh prosesnews.id. Pernyataan di atas sungguh memalukan dilakukan oleh seorang jubir pemerintah karena bersifat sarkasme (sangat kasar). Saudara Noval ini gagal paham dengan posisinya sebagai jubir atau sebagai buzzer.

Pertanyaan saya sederhana “apakah pernyataan publik yang dikemukakan jubir itu merupakan konstruksi pemikiran Pak Gubernur?”. Jika jawabannya “Iya”, betapa menyedihkan provinsi yang bangga disebut Serambi Madinah memiliki Gubernur yang begitu memalukan pernyataannya. Sebab makna sarkasme dari pesan yang disampaikan itu telah melecehkan dan merendahkan martabat seseorang serendah-rendahnya. Dan yang paling mengerikan makna konotatifnya mengandung kesombongan dan keangkuhan.

Namun, jika jawabannya “Tidak”, berarti sang jubir telah melenceng jauh dari fungsinya. Ia telah mengeluarkan pernyataan publik yang bersifat politis sarkasme sebagaimana layaknya seorang politisi menyerang lawan polik. Padahal, jika sedikit memahami fungsi jubir itu adalah kapanjangan lidah dari seseorang, kelompok, atau organisasi yang mengutus atau menugaskannya.

Perlu dicatat bahwa seorang jubir harus memiliki wawasan yang luas dan memahami permasalahan atau informasi yang akan disikapi oleh orang, kelompok atau organisasi yang diwakilinya. Selain memiliki kemampuan komunikasi politik atau publik yang mumpuni. Bagi saya pribadi, contoh jubir terbaik dari ranah pemerintahan itu adalah Daniel Sparinga dan Julian Aldrin Pasha. Keduanya adalah jubir di zaman Pak SBY.

Setiap kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah maupun personal Presiden SBY, keduanya mampu menunjukkan kualitas diri mereka menjalankan fungsi jubir. Mereka mampu menjelaskan secara sederhana persoalan atau informasi yang dikomentari. Seorang jubir bukan hanya menyampaikan pesan dari pengutus atau penugasnya secara denotatif apa adanya, tetapi mampu mengelaborasinya menjadi sebuah pernyataan publik yang layak diterima masyarakat.

Misalnya, pernyataan yang saya kutip di atas. Jika pernyataan tersebut memang keluar dari mulut Pak Gubernur, tentu sang jubir harus mampu mengelaborasinya menjadi pernyataan publik yang bijak. Contoh pernyataannya mungkin bisa menjadi lebih diplomatis “apa yang dikemukakan Pak Rustam Akili mungkin benar dari perspektif beliau. Tetapi dari perspektif eksekutif mungkin sesuatu yang keliru. Sebab dalam sistem pemerintahan, Wakil Gubernur memiliki tanggungjawab konstitusional untuk membantu Gubernur. Sehingga apa yang dilakukan Wakil Gubernur dapat dilihat sebagai kepanjangan kebijakan Pak Gubernur”.

Sebuah pesan bukan hanya mengandung makna dari pesan itu, tetapi juga mengandung dimensi relasi. Di sini sang jubir begitu jumawa mempertontonkan sebuah relasi antagonis. Ia menempatkan orang lain secara marjinal, rendah, dan termasuk orang gagal. Sikap jumawa jubir ini tentu membangun persepsi buruk terhadap orang, kelompok dan organisasi yang diwakili. Pendek kata, pesan yang dikemukakan sang jubir menggambarkan betapa buruknya relasi Pak Gubernur dengan Pak Rustam Akili. Sebuah sikap yang tak patut ditunjukkan oleh seseorang yang dibayar dengan uang rakyat.

Seorang jubir memiliki otoritas penuh dalam mengelola informasi publik, apalagi mewakili sebuah institusi pemerintahan. Seorang jubir harus mampu membedakan posisi Gubernur sebagai seorang politisi dan kedudukannya sebagai kepala daerah. Saya mengamati, persoalan yang dikritik oleh Pak Rustam Akili merupakan hal normatif dan wajar. Harusnya jubir memahami substansi yang dipersoalkan Pak Rustam. Bukan ikut masuk pada rivalitas politik antara Pak Gubernur dan Pak Rustam sehingga mengeluarkan pernyataan layaknya seorang buzzer. Meskipun Pak Rustam dan Pak Gubernur musuh politik sekalipun, seorang jubir harus tetap berada di tengah dalam mengelola informasi publik. Anda dibayar menggunakan uang negara, maka tidak layak Anda merendahkan martabat warga negara yang mengkritisi suatu kebijakan. Anda harusnya menjelaskan kepada publik mengapa Gubernur  enggan menerima Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi). Bukan melecehkan seseorang yang notabenenya pernah menjabat disebuah lembaga legislatif yang menjadi mitra eksekutif.

Perlu ditekankan kembali bahwa fungsi jubir adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan organisasi kepada publik, baik langsung kepada masyarakat atau melalui media massa agar masyarakat (publik) mendapatkan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman serta pada akhirnya memberikan dukungan. Seorang jubir pemerintahan, selain memiliki kecakapan komunikasi juga harus memahami undang-undang informasi publik. Komunikasi politik yang dijalankan seorang jubir bukan pada tataran praktis melainkan pada tataran politik pemerintahan. Jubir pemerintah bukanlah seoarang buzzer yang membela “majikannya” membabi buta. Tetapi jubir pemerintah adalah seseorang yang mampu mengejawantahkan informasi pemerintahan untuk meraih dukungan publik.##

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
17
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker