HUKRIMJATIMKEDIRI
Trending

OKNUM CAMAT DAN KEPALA DESA DI KEDIRI DITETAPKAN TERSANGKA, DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN PEMBUATAN AJB

Laporan : Didik S, Editor : Mahmud Marhaba

KEDIRI [KP] – Satreskrim Polres Kediri tetapkan sebagai tersangka kepada salah seorang Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri, yang diduga melakukan tindak pidana kasus penipuan pembuatan Akta Jual Beli (AJB).

Kedua tersangka itu berinisial SH, Camat Grogol Kabupaten Kediri dan MD, Kepala Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Kapolres Kediri, AKBP Lukman Cahyono S.I.K melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar mengatakan, penetapan kedua tersangka itu setelah dilakukan gelar perkara.

“Keduanya sudah kami tetapkan tersangka,” ucap AKP Gilang, Senin (10/08/2020).

Dikatakan AKP Gilang, kedua tersangka itu terjerat kasus penipuan pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Awalnya pada tahun 2016 di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mendapat program prona dalam pengurusan Pembuatan Akta Tanah Jual beli.

“Tersangka MD Kades ini setelah dari kantor BPN Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi terkait dengan akan adanya program prona tersebut,” terang Kasat Reskrim Polres Kediri.

Setelah melakukan sosialisasi, lanjut AKP Gilang, ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia untuk menampung para warga yang akan mendaftar dan mengumpulkan persyaratan.

Jika ada pemohon yang kekurangan persyaratan berupa akta tanah maka langsung berhubungan dengan Kades.

“Bagi pemohon yang kurang persyaratan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya ditentukan oleh tersangka MD sebesar 1% (satu persen) dari nilai harga jual tanah yang dimiliki,” tutur AKP Gilang. 

Lanjut dibeberkan AKP Gilang, MD setelah menerima uang dari pemohon kemudian menyerahkan kepada SH selaku PPATS yakni saat itu sebagai Camat Kras dan kini menjabat sebagai Camat Grogol.

“Tersangka SH sebagai jasa dalam pembuatan akta tanah tersebut meminta 1 persen,” beber AKP Gilang.

Namun pada tahun 2017 di Desa Bendosari tidak mendapat kuota program prona akan tetapi pada tahun 2018 mendapat program PTSL. Yang mana dalam persyaratan pengurusan Sertifikat tanah tersebut akta tanah bukan merupakan syarat mutlak yang bisa diganti dengan surat keterangan penguasaan tanah.

Pada tahun 2019 Sertifikat tanah milik warga hampir semuanya jadi, lanjut diungkapkan AKP Gilang, namun selama ini warga tidak pernah tahu dan tidak mendapat salinan terkait pengurusan akta tanah yang pernah diurus melalui tersangka MD.

“Warga merasa tersangka MD ini tidak pernah menguruskan akta tanah yang diajukan warga tersebut sehingga dari kejadian tersebut SK dan warga lainnya merasa dirugikan kurang lebih mencapai Rp 25 juta. Barang bukti yang sementara ini disita yaitu 3 bundel foto copy warkah atas nama SK, SP dan SK,” ucapnya.

Selain itu, petugas juga menyita 2 bundelan dokumen berisikan akta jual beli antara ahli waris almarhum MS dengan IM yang sudah ditandatangani para pihak dan belum ditandatangani PPATS serta tidak ada nomor register.

“Kami menyita 1 bundel buku catatan yang berisi pengajuan akta tanah dan 1 bundel buku register nomor akta tanah Kecamatan Kras,” pungkasnya.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker