oleh

ISTRI BUPATI BANDUNG NIA AGUSTINA NASER CALON BUPATI DARI GOLKAR, OLIGARKI KELUARGA ?

BANDUNG [KP] – DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2020 – 2025, yaitu Hj Nia Kurnia Agustina Naser dan Usman Sayogi menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada Serentak Kabupaten Bandung pada bulan Desember 2020 mendatang, opininews (11/07/2020).

Menanggapi fenomena naiknya istri atau keluarga petahana menjadi calon kepala daerah, anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman menyatakan jika merujuk ke aturan tidak ada yang dilanggar, namun kalau menurut ‘kepatutan’ mestinya kurang patut kalau kekuasaan hanya berputar disekitar keluarga alias oligarki keluarga.

“Tradisi politik dinasti di Indonesia sudah berlangsung lama, boleh jadi karena kuatnya pengaruh politik di era kerajaan yang tumbuh di Nusantara. Apakah itu bertentangan dengan demokrasi atau sehatkah untuk demokrasi? Ini pertanyaan yang menggelitik,” tuturnya, Minggu (12/07/2020).

Menurut Nandang, demokrasi sejatinya dari, oleh dan untuk rakyat. Sumber kekuasaan dari rakyat, dipakai untuk kesejahteraan rakyat dan dijalankan oleh rakyat melalui perwakilan atau pemilihan langsung.

“Keterlibatan anggota keluarga dalam politik kekuasaan dengan menggantungkan kepada salah seorang anggota keluarga yang sudah berkuasa, bukan hanya terjadi di Indonesia. Tengok saja ke Amerika atau tetangga kita Malaysia. Tidak ada yang aneh, yang menjadi persoalan kalau kapasitas, kompetenesinya tidak mendukung namun tetap dijadikan aktor untuk melanggengkan kekuasaan,” jelasnya.

Terkait sehat tidaknya sistem demokrasi yang mengakomodir calon dari keluarga petahana tergantung proses pemilihannya.

“Demokrasi yang sehat, manakala rakyat memilih pemimpinnya ditentukan dengan cara yang terbuka, mandiri dan tidak berdasarkan keunggulan keluarga tapi berdasarkan kapasitas dirinya, integritas dan komptensi dirinya,” imbuhnya.

Di Indonesia, kata Nandang, fenomena tersebut tidak terlepas dari sistem partai politik yang sentralistik dalam pengambilan keputusan calon kepala daerah.

“Namun, kalau di Indonesia secara umum masih berdasarkan arahan tokoh atau elit karena tokoh atau elit tersebut sudah medapatkan konsesi politik atau ekonomi dari calon yang didukungnya,” tandasnya. #*[KP].

  • Laporan: Jumadi
  • Editor: Jumadi
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Komentar

News Feed