BANDUNGBERITADAERAHJABARPILKADAPOLITIK

1 TRILIUN ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2020 CAIR UNTUK PROTOKOL KESEHATAN

KOTA BANDUNG [KP] – Pemerintah Pusat telah menetapkan Pilkada Serentak 2020, akan berlangsung Desember mendatang. Mengingat pesta demokrasi itu akan berlangsung ditengah pandemi, penyelenggara pemilu minta tambahan anggaran Rp5,2 triliun untuk protokol kesehatan. Apakah anggaran tersebut, sudah cair?

Anggota KPU Jabar Endun Abdul Haq mengatakan tahapan Pilkada Serentak Desember 2020 sudah dimulai.

Mengingat pesta demokrasi saat ini berlangsung di tengah kondisi pandemi Covid-19, penyelenggara pemilu meminta anggaran tambahan untuk protokol kesehatan.

“Anggaran tambahan itu sudah cair,” kata Anggota KPU Jabar Endun Abdul Haq saat dihubungi kabarpublik.id via telepon selularnya, Senin (29/06/2020).

Endun menjelaskan anggaran itu cair sekitar tanggal 20, 21 atau 22 Juni 2020, kemarin.

“Anggaran yang sumbernya dari APBN, cair bertahap,” jelasnya. Pencairan tahap pertama, nilainya Rp1,02 triliun.

Karena sumber anggaran tersebut dari APBN, maka nilai tersebut bukan untuk Jawa Barat saja, tetapi untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

“Totalnya 270 daerah,” katanya. Rinciannya 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Di Jawa Barat sendiri, Pilkada Serentak Desember 2020 hanya dilaksanakan di tujuh kabupaten dan satu kota. Yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Berapa nilai untuk jawa barat, Endun mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas, nilainya bervariasi tergantung kebutuhan, masing-masing daerah.

Anggaran ini akan digunakan antara lain untuk penyediaan masker, sarung tangan, alat pencuci tangan, dan disinfektan.

Selain itu juga untuk untuk kebutuhan alat pelindung diri bagi jajaran KPU, termasuk petugas ad hoc.

Kebutuhan lainnya, untuk melaksanakan rapid test, agar petugas KPU yang melaksanakan verifikasi faktual dipastikan tidak terpapar Covid-19.

“Khusus buat empat kabupaten/kota yang melaksanakan tahapan verifikasi faktual, yaitu Indramayu, Karawang, Tasikmalaya, dan Cianjur, itu sudah melakukan rapid test sampai ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Malah prioritas untuk PPS, karena PPS yang melakukan verfikasi faktual,” katanya.

Khusus di Pangandaran, Endun menyatakan, KPU tidak jadi melaksanakan verifikasi faktual, karena bakal calon perseorangan yang lolos verifikasi administrasi ternyata mengundurkan diri.

KPU Pangandaran, terang dia, juga sudah melakukan klarifikasi kepada pasangan bakal calon perseorangan, kemudian melakukan rapat pleno.

“Jadi memang belum sempat dilakukan verifikasi faktual. Sampai rapid test juga kan tidak dilakukan, jadi rapid test nanti difokuskan untuk tahapan coklit (pencocokan dan penelitian). Karena verifikasi faktual tidak dilakukan, dokumen ditarik, rapid juga tidak dilakukan. Pembentukan tim peneliti juga tidak jadi dilakukan di Pangandaran itu,” tuturnya.

Menurut Endun, pembatalan tahapan verifikasi faktual tidak mengganggu kesiapan dan penganggaran yang dilakukan oleh KPU Pangandaran. Dia pun mengaku bahwa sejauh ini di empat daerah yang melaksanakan verifikasi faktual belum ditemukan ada kendala.

“Sejauh ini belum ada informasi mengenai kendala yang dihadapi teman-teman di daerah. Yang jelas, KPU Kabupaten di empat daerah ini sedang melaksanakan proses verifikasi faktual. Untuk kelancarannya, mereka koordinasi terus dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan LO (liaison officer) dari bakal pasangan calon perseorangan,” tukasnya. #*[KPJabar]

  • Laporan: Achmad Ariesmen Herosy
  • Editor: Jumadi
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker