OPINI

[OPINI] : APA DIBALIK RUU HIP ?

Oleh Dr. Rira Nuradhawati Effendi, S.IP, M.Si  (Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNJANI Cimahi)

TERKADANG sebagai masyarakat awam, saya tidak mengerti dengan jalan pikiran pemerintahan saat ini, dengan berbagai kebijakan yang menurut pandangan saya selalu blunder. Belum tuntas dan jelas mengenai kebijakan mengatasi pandemi COVID-19, masyarakat dihebohkan dengan adanya RUU HIP.

Adanya pandemi COVID 19 membuat dunia pendidikan juga terdampak, dengan adanya pembelajaran dengan sistem online/daring tidak semua mampu melaksanakannya dengan baik, pendidikan secara daring dinilai kurang efektif karena banyak keterbatasan baik dari segi SDM itu sendiri maupun infrastrukturnya, masih banyak peer pemerintah, sudahlah jangan membuat terus resah masyarakat terlebih bergulirnya RUU HIP ini dipastikan membuka luka lama bangsa Indonesia.

Adanya RUU HIP ini akan menimbulkan gesekan ideologi dan juga agama di masyarakat.

Dengan adanya upaya untuk memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila jelas-jelas mencederai sistem tata pemerintahan kita dan juga masyarakat. Timbul isu adanya upaya mendegradasikan Pancasila itu sendiri dan juga munculnya kembali Komunisme yang menjadi momok menakutkan bagi bangsa Indonesia.

Beberapa ormas Islam menyatakan penolakannya terhadap RUU ini sendiri, salah satunya NU yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabatan yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI.

Adanya perubahana atau penafsiran lebih lanjut berarti secara tidak langsung ada upaya untuk merubah tatanan sistem ketatanegaraan kita, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan harus tunduk dengan adanya Undang-undang.

Masalah ekasila maupun trisila memang merupakan salah satu bentuk pemikiran dari Bung Karno pada periode perumusan dan pengusulan Pancasila dengan adanya Sidang Umum BPUPKI 1, tapi dari hasil pemikiran para pendiri bangsa lahirlah rumusan Pancasila yang sesuai dengan di Pembukaan UUD 1945, jadi kenapa harus kembali membahas ekasila ataupun trisila itu sendiri, pemikiran Bung Karno ini ada di Pasal 7 RUU HIP.

Selain itu dengan adanya ekasila ataupun trisila itu sendiri menghilangkan nilai Ketuhanan, ketika periode pengusulan dan perumusan Pancasilapun dalam Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karnopun menempatkan Ketuhana itu di posisi terakir dengan pemikirannya Ketuhanan yang berkebudayaan.

Memang yang pertama kali mengungkapkan istilah Philosohpie grandslag itu Bung Karno tapi bukan berarti semua hasil pemikirannya dijadikan landasan untuk dibuat undang-undang, sungguh tidak bijak sekali pemerintahan saat ini, karena dalam periode pengusulan dan perumusan Pancasila itu sendiri banyak para pendiri bangsa yang terlibat, bukan hanya one man show bung Karno saja.

Saya sendiri sebagai masyarakat awam terkadang tidak paham makna dalam Ketuhanan yang berkebudayaan, apakah Tuhan memiliki kebudayaan ataukah seperti apa, karena yang berkaitan dengan budaya itu manusia, Tuhan itu Esa, Tidak ada kebudayaan yang membentuk Tuhan.

Demikian pula halnya dengan gotong royong, apakah Tuhan gotong royong dalam menciptakan dunia dan segala isinya???? Adanya pemikiran Pancasila diperas jadi trisila ataupun ekasila menjauhkan kita dari Nilai-nilai Ketuhanan karena dalam pemikiran tersebut yang menentukan semuanya adalah manusia, sama halnya dengan pemikiran Komunis.

Wajar saja RUU HIP ini menimbulkan polemik, karena Nilai-Nilai Ketuhanan yang berarti nilai-nilai agama tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sendiri dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, sebgaimana bentuk piramida, dimana sila 2, 3,4 dan 5 dijiwai dan dimaknai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika Ketuhanan Yang Maha Esa dihilangkan maka kehilangan rohnya, bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi di negara kita.

Sekarang saja kita sudah mengalami degradasi moral apalagi ketika nilai Ketuhanan dihilangkan, entah akan menjadi seperti apa bumi pertiwi ini, perkawinan sejenispun bisa dilegalkan di negeri ini ketika kita menjauh dari nilai-nilai Ketuhanan.

Intinya masih banyak peer pemerintah, ayolah jangan terjebak dengan kepentingan politik semata karena dalam RUU HIP ini banyak sekali political statement, yang menimbulkan multitafsir bagi masyarakat. Lebih baik sekarang pemerintah fokus untuk menghadapi pandemi COVID 19 yang tidak pasti kapan berakhirnya, kemelut kebijakan dalam COVID 19 saja menimbulkan banyak permasalahan, ditambah lagi dengan wacana RUU ini semakin membuat resah masyarakat, pemerintah tidak memiliki sense of crisis.

Yang dapat saya kemukakan point point yang berkaitan dengan polemik RUU HIP ini adalah sebagai berikut:

1. Stop apapun yang berkaitan dengan RUU HIP ini sendiri, lebih baik pemerintah fokus kepada upaya mengatasi pandemi COVID 19

2. Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 sudah bernilai final tidak bisa dicabut atau diganggu gugat karena MPR sendiri sudah tidak menjadi lembaga tertinggi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat ketetapan. Jadi lupakan keinginan untuk mencabutnya ataupun jangan pernah berpikiran untuk selalu mengangkat permasalahan ini ke permukaan karena akan membuka kembali luka lama bangsa Indonesia, karena pengkhianatan PKI itu sendiri menjadi sejarah paling kelam Bangsa Indonesia.

3. Nilai-nilai Pancasila dijiwai nilai-nilai agama, nilai-nilai Ketuhanan, bisa dilihat dari butir-butir Pancasila apakah ada satupun nilai disana yang bertentangan dengan agama?

4.Sudah jelas yang menjadi musuh Pancasila itu bukan agama, tapi mereka yang memiliki kepentingan terntentu yang selalu berupaya membenturkan Pancasila dengan agama.

5.Kita tidak bisa memisahkan urusan negara dengan agama atau sekuler, karena agama tetap menjadi penyeimbang dalam kehidupan.

6. Ketuhanan yang berkebudayaan ataupun dengan adanya pemikiran gotong royong menghilangkan esensi Tuhan dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan masyarakat itu sendiri, karena yang menentukan segalanya itu bukan Tuhan tetapi manusia.

7. Sudahlah pemerintah jangan bermain drama terus, tapi bahu membahu dengan selalu melibatkan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat ketika akan membuat suatu kebijakan, bahu membahulah dalam memperbaiki keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID 19 daripada menggulirkan isu-isu yang sensitif yang sangat tidak penting sama sekali.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
9

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker