OPINI

[OPINI] : BANJIR INFORMASI, COVID-19 DAN POLITISASI PEMAKZULAN JOKOWI

Oleh: Drs. Ganjar Gandapraja (Wartawan KP-Jabar Liputan Pendam III Siliwangi)

TAK bisa dihindari sebagai efek dari era informasi sebagai Gelombang Ketiga meminjam istilah Alvin Tofler tentang era informasi saat ini, dimana penduduk negeri ini hampir 134 juta menikmati peradaban cyber dan sudah terbiasa dengan infomasi apa pun yang berseliweran di jagat raya internet termasuk perkembangan Virus Corona yang menghebohkan.

Bukan saja yang berkaitan dengan perkembangan atau inkubasinya tetapi juga informasi yang menohok untuk menolak adanya pandemi Covid-19. Dimana publik yang menolak adanya pandemi meramaikan dengan upload info yang sama sekali berbeda dengan mainstream yang ada.

Tak heran bila kemudian  muncul pada masa pandemi Covid-19 persepsi publik yang terbelah menjadi tiga kelomopok, antara publik yang meyakini tanpa reserve bahwa Covid-19 adalah real virus dengan publik yang memiliki persepsi bahwa Covid-19 hanyalah sebuah rekayasa dari sebuah model konspirasi global, serta hadir juga publik yang apatis atau tak hirau terhadap dua kubu yang ada alias berada pada posisi tengah.

Implikasi dari keterbelahan ini dimanifestasikan melalui respon (stimuli respon) yang berbeda dan beragam dari masing masing kubu.Sebagian warga yang meyakini wabah Covid- 19 adalah sesuatu yang membahayakan jiwa dan keluarganya maka Protokol Kesehatan yang diintruksikan pemerintah dijalankan dengan sungguh-sungguh dan rela serta sabar menjalaninya. Sedangkan publik yang anti mainstream sangat tak peduli dengan anjuran pemerintahnya bahkan secara demonstratif melakukan perlawanan utk tidak mengindahkan anjuran pemerintah.

Dalam perspektif psikologi komunikas, baik yang menerima maupun yang menolak adanya pandemi Covid-19 atawa yang apatis adalah sesuatu yang amat lumrah mengingat setiap individu memiliki pengalaman tersendiri tentang sebuah objek, sebuah peristiwa atau pesan yang diperoleh, kemudian menyimpulkan dan menafsirkan pesan itu. Dalam arti lain bahwa persepsi banyak ditentukan oleh faktor sosial dan faktor situasional (Richard S Crutchfield 1977 : 235)

Mang Uju seorang pedagang sayur keliling asal Garut biasa menjajakan dagangannya di seputar perumahan Gunung Batu Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung sekitar pertengahan bulan Mei 2020 dengan sukarela mengikuti anjuran petugas kelurahan dan petugas Puskesmas Sukaraja untuk mendapatkan Rapid Test.

Mang Uju hanya seorang tamatan Sekolah Dasar dengan sukarela menjalani Rapid Test dan berhenti menjajakan sayurannya.

“Raraosan mah abdi teh jag-jag teu kunanaon, malihan mah hoyong ka lembur heula bade lilikuran di lembur (Perasaan saya ini sehat tidak apa-apa, malahan saya ingin mudik ke kampung untuk selamatan, red.)” harapannya.

Namun hasil Rapid Test mengindikasikan Mang Uju hasilnya reaktif. Mang Uju amat terkejut namun dia pasrah dan mengikuti arahan petugas Puskesmas untuk lakukan isolasi mandiri disalah satu keluarganya.

Mardani Ali Sera sang politikus dengan lantang mengkritik instruksi Presiden Jokowi soal Rapid Test untuk anggota DPR yang kemudian diikuti oleh koleganya yang lain.

Kembali pada persoalan persepsi, maka dua contoh kasus diatas adalah suatu keniscayaan untuk terjadi dimana kedua subjek tadi memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki insight yang berbeda terhadap sesuatu objek dan tentu juga memiliki dorongan biologis yang berbeda, walau dihadapkan pada objek atau pesan yang sama.

Berkait dengan persepsi yang terbelah dikalangan masyarakat, maka tidak heran bila pada pertengahan Mei, yang mana penyebaran wabah covid-19 alami peningkatan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan pada insan media tentang kendala dan hambatan yang terjadi di kalangan intern pemerintahan sendiri.

“Kita punya tiga persoalan: Pertama persoalan penyakitnya Covid-19; Kedua birokrasi kita yang tidak terintegrasi alias ego sektoral dan Ketiga pemberitaan negatif Media,” ujarnya.

Belakangan sinyalemen Kepala Gugus Tugas ini benar adanya, bahwa terjadi misspersepsi dalam memaknai suatu ketentuan dan panduan yang kemudian dilakukan beberapa perubahan dan perbaikan yang menurut kalangan politisi dianggap sebagai ambiguitas.

Sebuah studi yang dilakukan Alvara Research merilis antara lain sekitar 44,4 % responden menilai perkembangan wabah sebagai lebih buruk, lalu 94,9% responden merasa khawatir bila anggota keluarganya tertular, disisi lain responden memberikan penilaian bahwa tingkat kedisiplinan dan partisipasi warga dalam menjalankan social/physical distancing amat rendah, yaitu sekitar 50,2%. Selanjutnya yang memprihatinkan adalah respon terhadap upaya upaya pemerintah dalam mengatasi pandemik Covid-19 berada di angka 49.6% dan sebesar 28.3% menilai buruk.

Dalam menyikapi persoalan persepsi keterbelahan serta untuk menumbuhkan kepercayaan publik, maka salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah merubah cara berkomunikasi yang semula hanya sebatas anjuran atau himbauan tetapi harus dirubah menjadi perintah dan dilanjutkan dengan langkah langkah penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai papar Dr Firman Kurniawan pakar komunikasi Universitas Indonesia.

Sungguh bila persoalan persepsi ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah sebagaimana disarankan Firman Kurniawan maka tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penanganan pandemi Covid-19 berupa tindakan penyelewengan  bantuan untuk kepentingan diri dan kelompoknya atau juga pihak pihak yang mengalihkan persoalan Covid-19 ke ranah politik praktis seperti wacana pemakzulan presiden seperti ramei belakangan ini.

Atau jangan jangan salah kelola dalam penanganan pandemi atau menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alat penggebuk dianggap sekedar persepsi. #*[GGP-KPJabar].

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker